Pontianak, pbhk.org – Pasca dicabutnya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sintang Raya pada tahun 2011 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak dengan Surat Keputusan No.36/G/2011/PYUN-PTK, yang diperkuat juga oleh PTTUN Jakarta melalui Putusan No. 22/B/2013/PT.TUN.JKT.

Masyarakat Desa Olak-olak Kubu bersama Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Wilayah Kalimantan Barat dan Serikat Tani Kubu Raya (STKR) Kabupaten Kubu Raya melakukan aksi damai terhadap PT. Sintang Raya pada hari sabtu 23/7 pukul 11.00 wib dengan tujuan aksi tersebut untuk menduduki lahan PT. Sintang Raya yang HGU-nya sudah dibatalkan oleh PTUN Pontianak, yang lahan tersebut merupankan milik masyarakat.

Aksi masyarakat yang berjumlah ratusan orang tersebut dimulai dari ujung rumah warga dengan berjalan kaki menuju kelahan yang akan diduduki oleh masyarakat. Namun saat menuju kelokasi tersebut, pihak kepolisian yang ditugaskan dari Polres Mempawah yang dibantu Brimob Polda Kalbar menghadang aksi tersebut.

Masa aksi yang terus melangkah maju kelokasi lahan yang akan didudukinya tersebut mendapat perlawanan keras dari pihak kepolisian dan satuan brimob hingga akhirnya bentrok pun pecah dan salah seorang warga yang menyatakan dirinya dari organisasi Serikat Tani Binua Kanayatn (STBK) Bengkayang diamankan pihak polisi.

Dalam aksi tersebut ada salah satu dari massa aksi yang membawa golok untuk dipergunakan sebagai alat menebang kayu dan mendirikan tenda di lahan yang akan diduduki oleh masyarakat itu. Polisi yang melihat masyrakat membawa golok (masih terbungkus) langsung berusaha mengamankan dan merampas golok tersebut dari tangan warga. Melihat temannya dikerumuni polisi, ichsan menghampiri kerumunan tersebut dan berusaha menyelamatkan temannya hingga ichsan terjatuh bersama seorang polisi akibat saling dorong. Polisi lainnya yang melihat rekan polisinya terjatuh bersama ichsan, langsung menangkap dan mengamankan ke kantor perusahaan PT.Sintang Raya.

Melihat ada salah satu masyarakat yang diamankan oleh polisi, massa aksi akhirnya menerobos barisan polisi dan brimob untuk menyelamatkan rekannya yang dibawa oleh pihak polisi.

Massa aksi pun pecah, ada beberapa warga yang dipukuli dan dicekik /dipiting oleh polisi serta massa aksi yang juga banyak diikuti oleh perempuan mendapatkan pelecehan seksual dengan mendorong-dorong bagian payudara dalam aksi tersebut. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang tugas sebenarnya adalah melakukan pengamanan pada saat demonstrasi telah menyalahi aturan yang berlaku baru pada tindakan kriminal yang tertuang dalam KUHP.

Setelah bentrokan mereda, perwakilan masyarakat melakukan negosiasi dengan pihak kepolisian terkait penangkapan Ichsan. Dalam negosiasi tersebut, pihak polisi yang menyatakan bahwa Ichsan adalah masyarakat Kabupaten Bengkayang yang tidak ada kaitannya dengan masyarakat Olak-olak dan perusahaan. Maka demi menjaga keamanan dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan bentrokan antara masyarakat dan polisi, maka polisi mengamankan dan akan dipulangkan ke daerah asalnya pada saat itu juga.

Selain itu, masyarakat juga dibenturkan dengan masyarakat pendukung perusahaan yang diduga merupakan preman bayaran pihak perusahaan berjumlah ratusan orang. Berdasarkan informasi masyarakat, perusahaan juga mengerahkan para buruh untuk dihadapkan dengan para demonstran.

Melihat situasi tersebut dan berdasarkan etikat baik polisi yang ingin memulangkan Ichsan, maka masyarakat membubarkan aksinya demi menghidari bentrokan antar sesama masyarakat. Ketika hari menjelang malam, masyarakat mendapatkan berita bahwa Ichsan belum dipulangkan, melainkan disekap di PT. Sintang Raya. Kami berserta masyarakat terus mencari informasi terkait pemulangan Ichsan, dan pada pukul 10 malam baru dapat informasi bahwa Ichsan sudah berada dipolres mempawah bersama Akun yang juga dibawa oleh polisi dengan alasan akan dipulangkan ke kampong halamannya.

Keesokan harinya, kami dan masyarakat mendapat kabar dari rekan di Pontianak bahwa Ichsan ditahan dengan tuduhan melakukan penganiayaan terhadap seorang polisi yang bernama BripkaYudi Setiawan. Sedangkan Akun akan dipulangkan ke kampung asalnya.

Terkait kasus ini Perkumpulan Bantuan Hukum (PBH) Kalimantan yang mengirim tim lapangan yang pada saat itu berada dilokasi dan mengetahui persis kejadian itu akan terus memantau dan jika perlu untuk pendampingan hukum PBHK siap untuk melakukan pendampingan Hukum.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *