PBHK.org-Pontianak- Masyarakat Tanjung Harapan yang diduga melakukan pengrusakan kebun sawit yang terletak diwilayah Penunjukkan Hutan Lindung hari ini ditangguhkan penahanannya melalui pemeriksaan yang dilakukan di POLDA Kalimantan Barat (14/4). PBHK yang menangani kasus ini sekaligus mendampingi 3 (tiga) masyarakat Tanjung Harapan melalui Deputi Direktur PBHK (Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan) yaitu Khairudin, S.HI mengungkapkan bahwa, masyarakat desa Tanjung Harapan sudah beberapa kali dipanggil dimana 9 orang dengan status sebagai saksi dan 3 orang yang pada pemeriksaan hari ini (14 april) sebagai tersangka. “Sebelumnya masyarakat ini sudah beberapa kali dipanggil, namun sebagai saksi. Pada  kesempatan hari ini 14 April 2016 dipanggil kembali, namun sudah berbeda status yaitu sebagai tersangka  atas dugaan pengrusakan dan dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana penjara 5 tahun 6 bulan,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Zacky ini menerangkan jika surat penahanan sudah dikeluarkan, namun sebagai tim kuasa hukum, ia menjelaskan sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan atas dasar kesepakatan dengan pihak-pihak terkait.

“Sebenarnya hari ini tiga masyarakat tersebut sudah dikeluarkan surat penahanan. Namun, kita sebagai tim kuasa hukum sudah membuat surat permohonan penangguhan penahanan yang ditandangani oleh tim kuasa hukum dan Kepala Desa Tanjung Harapan dan ini disetujui oleh pihak kepolisian. Dengan catatan kepala desa, masyarakat, dan tim kuasa hukum selalu kooperatif dalam penanganan kasus ini,” terangnya.

Ditanya tentang peran PBHK selanjutnya ia mengungkapkan akan melakukan pertemuan dengan pihak terlapor karena masih ada keinginan untuk dilakukan penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Jika jalan ini tidak berhasil maka kampanye-kampanye dan meminta dukungan kepada kementrian lingkungan hidup dan kehutanan juga akan dilakukan oleh pihaknya.

“Ke depan PBHK sudah merencanakan untuk melakukan pertemuan dengan pihak terlapor karena masih ada keinginan untuk penyelesaian secara musyawarah. Selain itu, kita akan melakukan beberapa kampanye juga terhadap ketiga tersangka ini,” ungkapnya.

Zacky mengatakan tidak sepantasnya masyarakat ini dipenjara karena alasan mereka melakukan tindakan tersebut adalah untuk melindungi hutan. Jadi tidak dapat disamakan dengan tindak pidana pengrusakan biasa, kita juga harus melihat apa yang menjadi alasan hal tersebut terjadi. Lanjutnya, pelaku yang merusak perkebunan ini bukan hanya mereka bertiga, lebih banyak, katanya. Hanya saja mereka tertangkap kamera oleh seorang masyarakat desa yang tidak sepaham dengan tindakan ini sehingga dijadikan dasar sebagai alat bukti.

Ia menambahkan jika penetapan tersangka bisa dilakukan minimal dengan dua jenis alat bukti, yaitu keterangan saksi dan bukti petunjuk yang dapat menunjukkan bahwa benar ia telah melakukan tindak pidana tersebut hal ini telah di jelaskan dalam pasal 183 KUHAP.  “Sebenarnya penetapan sebagai tersangka itu polisi cukup dengan dua jenis alat bukti. Satu keterangan dan satu alat bukti juga sudah bisa dijadikan sebagai tersangka. Tadi juga  sudah ditunjukkan parang dan bongkahan sawit yang sudah mengering sebagai bukti dan beberapa foto yang di ambil oleh saipul ketika kejadian berlangsung sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti,” ucapnya.

“Jelas-jelas ketiga masyarakat ini adalah yang melindungi hutan namun mengapa mereka harus dipenjara atau dibui. Sementara yang merusak perkebunan yang kurang lebih 10 hektar itu tidak hanya dari tiga orang ini. Hanya saja apesnya, tiga orang ini terfoto oleh masyarakat disana yang bernama Syaiful, sehingga itu juga sebagai alat bukti,” ungkapnya.

Pasal 170 sendiri yang di tuduhkan kepada tersangka berbunyi “ Barang siapa yang dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama lamanya lima tahun enam bulan”. Menurut R.Soesilo kekerasan yang biasanya dilakukan yang dimaksud oleh pasal ini terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan” namun dapat pula kurang dari itu, seperti melempar batu pada orang lain, membuang barang dagangan meskipun hal itu dilakukan tidak ada maksud untuk menyakiti atau merusak. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat untuk mencapai sesuatu, tapi kekerasan ini merupakan suatu tujuan. Dan kekerasan dalam pasal ini harus dilakukan bersama sama (min 2 orang), orang yang hannya mengikuti dan tidak benar benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini, terakhir kekerasan ini harus dilakukan dimuka umum. Dari penafsiran R.Soesilo ini kita dapat melihat bahwa jika orang tersebut tidak benar benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenaan pasal ini, menurut hasil BAP tersangka dikepolisian  tersangka menyatakan ia tiba dilokasi pengrusakan setelah kejadian pengrusakan selesai, namun hal ini perlu penyidikan lebih lanjut untuk membuktikan salah tidaknya ke 3 masyarakat tersebut.

Burhan yaitu perangkat desa Tanjung Harapan yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka menjelaskan sebanyak tiga kali pemanggilan dengan konteks yang berbeda-beda.

“Panggilan pertama saya dituduh mencincang, panggilan kedua saya ditemukan ke pelapor bahkan saksi pelapor menyebutkan saya tidak mencincang, di panggilan ketiga saya dituduh menyuruh orang,” jelasnya saat diwawancarai seusai pemeriksaan.

Pelaku yang dituduh melakukan pengrusakan sebanyak 10 hektar kebun sawit ini menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah. Lanjutnya, bukti parang yang ditunjukkan itu tidak valid serta kontradiktif dengan kondisi parang yang dimiliki oleh masyarakat desa khususnya di bagian ulu’ parang.

“Saya tidak bersalah dalam hal ini. Berdasarkan bukti parang yang ada, saya tidak pernah melihat parang itu, karena parang yang ditunjukkan itu ulu’nya plastik. Di desa itu tidak pernah orang punya parang  ulu’nya plastik, kayu semuanya ulu’nya itu,” jelasnya.

One thought on “Bela Hutan Lindung, 3 Orang Masyarakat Tanjung Harapan Malah Jadi Tersangka”

  1. Miris rasanya jika masih melihat masyarakat yg dikriminalisasi lantaran melaksanakan salah satu amanah uu kehutanan untuk menjaga hutan lindung .Sementara pelaku perusakan hutan lindung malah dibiarkan begitu saja 😭😭

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *