Pontianak, pbhk.org – Rabu, 10 Agustus 2016 seharusnya sidang sengketa antara Nurul Wahdah (PBHK) melawan BPN Kalimantan Barat memasuki tahap pembacaan putusan, namun akhirnya di tunda karena hakim menyatakan bukti-bukti dari pihak BPN selaku termohon di rasa masih kurang.

Pada persidangan pembuktian yang lalu tepatnya pada sidang pembuktian pertama hakim telah meminta kepada BPN untuk membuktikan dalil-dalilnya mengenai alasan mengapa surat jawaban keberatan pemohon sampai ke pemohon datangnya terlambat dengan menunjukkan SOP mengenai surat menyurat dan buku catatan surat masuk dan surat keluar namun pihak BPN Kalimantan Barat hingga sidang pembuktian ke empat tidak pernah menunjukkan bukti tersebut di persidangan. Selain itu pada kesimpulan yang di sampaikan secara tertulis oleh BPN Kalimantan Barat kepada ketua majelis hakim KI Chatarina Pancer Istiani, BPN Kalimantan Barat  ada mendalilkan bahwa informasi mengenai HGU yang dimohonkan pemohon termasuk dokumen yang di kecualikan dan telah di analisis oleh  tim pertimbangan pelayanan informasi BPN Kalimantan Barat, namun ketika majelis hakim meminta untuk menyerahkan bukti tertulis hasil analisa tersebut BPN Kalimantan Barat tidak dapat memberikan kepastian apakah ia dapat menunjukkan bukti tersebut atau tidak, hakim memberikan batas waktu selama satu minggu bagi BPN Kalimantan Barat agar dapat menyerahkan bukti-bukti yang di minta oleh majelis hakim tersebut. Apabila dalam jangka waktu tersebut pihak BPN Kalimantan Barat tidak menyerahkan bukti yang di minta maka hakim akan memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang telah ada.

BPN Kalimantan Barat dari persidangan awal pada tanggal 1 Juni 2016 hingga persidangan ke lima ini tidak ada menyerahkan bukti-bukti  tertulis selama persidangan demi membuktikan dalil-dalilnya, dan hanya menghadiri persidangan sebanyak tiga kali, hal inilah yang menghambat proses persidangan yang seharusnya dapat di selesaikan lebih cepat.

Jika dilihat dari proses-proses permohonan informasi yang dilakukan Nurul Wahdah (PBHK) kepada BPN Kalimantan Barat, dimulai tidak ditanggapinya surat permohonan informasi yang di sampaikan, kemudian surat tanggapan atas surat keberatan pemohon yang diberikan BPN Kalimantan Barat kepada pemohon yang terlambat, hingga dalam proses sengketa di KI Provinsi Kalimantan Barat terlihat bahwa pelayanan informasi di BPN Kalimantan Barat sangatlah tidak tertata dan tertutup, mungkin ini dikarenakan pada BPN Kalimantan Barat belum memiliki pejabat khusus Pengelola Informasi Publik (PPID) menurut keterangan BPN Kalimantan Barat dalam persidangan KI, BPN hanya memiliki pejabat sementara dan belum di bentuk secara khusus mengenai pengelolaan informasi publik ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *