Pontianak, pbhk.org –¬†Sudah sangat umum terjadi khususnya dalam hal konflik terkait pengelolaan sumber daya alam, dimana perusahaan terlebih dahulu menjalin hubungan mesra dengan para petinggi pemerintahan di daerah dimana lokasi usahanya akan dilakukan. Hal ini terjadi pula pada masyarakat Desa Rukmajaya tepatnya di Kecamatan Bengkayang Kalimantan Barat. Sebelum masuknya perusahaan PT Pattiware, lahan yang kini telah di garap perusahaan tersebut merupakan lahan pertanian dan perkebunan karet milik masyarakat Rukmajaya, namun sayangnya lahan ini belum memiliki surat tanda kepemilikan lahan, baru kemudian pada tahun 2008 Pemerintah Desa (Alhadi) mengeluarkan SPT sebanyak 1000 KK untuk lahan yang telah di kelola masyarakat Rukmajaya.

Disinilah masalah bermula, dengan modus adanya program semacam prona masyarakat desa Rukmajaya di minta untuk mengumpulkan bukti kepemilikan tanahnya guna dibuatkan menjadi sertifikat hak milik. Setelah jadi, masyarakat hanya di berikan fotocopy sertifikat lahan oleh Alhadi (yang saat itu menjabat sebagai kepala desa) sedangkan yang asli masyarakat tidak mengetahui ada dimana saat ini, lahan tersebut hingga saat ini di kelola oleh PT Pattiware sebagai lahan perkebunan sawit. Setelah di selidiki ternyata lahan masyarakat tersebut dijadikan lahan skema kemitraan (Plasma) oleh Koprasi Mandiri Jaya yang di ketuai Gapur dengan mengatasnamakan Masyarakat Rukmajaya dan secara sepihak Alhadi selaku pemerintahan desa membuat pernyataan (tanpa adanya persetujuan dari masyarakat pemilik lahan) untuk mendukung masuknya PT Pattiware ke desanya dan menyatakan bahwa masyarakat bersedia untuk lahannya di serahkan ke PT Pattiware untuk pembangunan kelapa sawit serta setuju untuk lahannya di relokasikan ke tempat lain.

Atas tindakan sepihak ini masyarakat marah dan tidak menyetujui masuknya PT Pattiware ke desa mereka dan melaporkan Koprasi Mandiri Jaya (Gapur), pemerintah desa (Alhadi), dan PT Pattiware telah melakukan penipuan dan penyerobotan lahan kepada kepolisian bengkayang. Tak hanya pihak kepolisian, dengan bantuan dan pendampingan PBHK dan Agra hal ini juga dilaporkan kepada Ombudsman. Terkait kasus ini telah dilakukan pertemuan mediasi antara pihak koprasi, pemerintahan desa dan PT Pattiware dengan kepolisian bengkayang bertindak sebagai fasilitator mediasi tersebut. Ombudsman pun telah menanggapi pelaporan kasus ini dengan mengadakan pertemuan yang di hadiri oleh PBHK selaku wakil masyarakat, koprasi, pemerintahan desa dan PT Pattiware, namun PT Patttiware tidak menghadirkan utusannya. Pertemuan ini menghasilkan persetujuan untuk membentuk tim investigasi guna mengumpulkan data lebih lanjut mengenai lahan tersebut, berbagai pihak tergabung dalam tim ini salah satunya adalah PBHK.

Kerja awal dari tim ini adalah melakukan pengecekkan terkait lahan masyarakat yang telah di garap oleh PT Pattiware. PBHK selaku kuasa hukum masyarakat Rukmajaya telah mengirim permohonan pengukuran ulang lahan milik masyarakat, dan di tanggapi dengan diundangnya PBHK oleh Kepala Bagian Pengukuran BPN Kanwil Provinsi Kalimantan Barat (Rustomo Eko) untuk melakukan pertemuan terbatas guna mengkonfirmasi status lahan bersertifikat milik masyarakat Rukmajaya pada kamis 30 September 2016.

Dengan berbekal sebanyak 75 fotokopi SHM milik masyarakat, PBHK memenuhi panggilan pihak BPN Kanwil Provinsi Kalimantan Barat. Awalnya pihak BPN meminta untuk ditunjukkan sertifikat aslinya sebagai validasi dasar untuk melakukan pengukuran ulang, namun PBHK tidak dapat menunjukkan dikarenakan memang yang masyarakat miliki hanyalah fotokopiannya, yang asli diduga diberikan pihak koprasi kepada perusahaan sebagai jaminan kerjasama perkebunan sawit. BPN menunjukkan peta lokasi HGU PT Pattiware yang ada dalam databasenya beserta peta lokasi lahan masyarakat, dan ternyata lahan masyarakat terletak di luar dari HGU PT Pattiware. BPN menyatakan bahwa lokasi lahan masyarakat berada di luar dari HGU PT Pattiware, sehingga prosedur yang telah dilakukan oleh BPN Sudah benar, terkait hal hal yang terjadi di lapangan seperti adanya penanaman di lahan masyarakat dan lain sebagainya di luar tanggung jawab pihak BPN, dan BPN menyarankan terkait penanaman di luar HGU yang dilakukan PT Pattiware di sarankan untuk megecek kembali apakah terdapat perjanjian antara pihak perusahaan, koprasi dan masyarakat terkait hal tersebut, namun keanehan disini adalah seharusnya sertifikat yang asli di pegang oleh pemilik lahan dan copyannya boleh di serahkan kepada pihak lain atas dasar perjanjian kerjasama dalam mengelola lahan tersebut. Oleh karena itu di perlukan investigasi lebih lanjut terkait lahan tersebut apakah benar telah ada perjanjian atau tidak, jika memang terdapat indikasi pelanggaran tertentu di sarankan untuk melaporkan ke pihak yang berwenang.

001

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *