DAFTAR KASUS YANG SEDANG DITANGANI OLEH PBHK
PER JANUARI 2014 – MEI 2016

No. Jenis Kasus Para Pihak POsisi Kasus & Analisis Hukum Perkembangan Kasus Terakhir
01 Kasus kriminalisasi masyarakat Batu daya (Bapak Ayun dan Singkul) PT. Swadaya Mukti Prakasa VS Masyarakat Batu Daya Bapak Ayun dan Singkul sebagai masyarakat yang menolak sawit melempar batu terhadap aparat penegak hukum yang menjemput paksa. Dikenakan tuduhan Penganiyaan. Dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 1 tahun 2 bulan dan diputus 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim pengadilan negeri Pontianak.
02 Kasus PTUN HGU PT.Sintang Raya dan BPN Kubu Raya PT.Sintang Raya-BPN Kubu Raya VS Masyarakat Olak-olak Kubu. PT.Sintang Raya melakukan penanaman sawit diluar izin Hak Guna Usaha Menolak Banding dari PT.Sintang Raya dan menguatkan hasil putusan PTUN masyarakat Olak-Olak Kubu dengan menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 04 Tahun 2009 Desa Sungai Selamat, Mengkalang, Seruat II, Dabong, Dabong dan Ambawang Kec. Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya seluas 11,129,9 Ha tercatat atas nama PT.Sintang Raya.
03 Kasus KIP Syamsul Rusdi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang Kabupaten Ketapang VS Syamsul Rusdi Pengecualian Peta Amdal dalam permohonan informasi ke Destamben Kabupaten Ketanga yang manggap Bahwa Peta Amdal merupakan Rahasia Negara. Pada tanggal 3 Sepetember 2015, tim Kuasa Hukum PBHK mendapatkan surat pemberitahuan Putusan Kasasi dalam perkara antara Syamsul Rusdi dan Kasasi Dinas Pertamabangan dan Energi Kab.Ketapang, yang menyatakan menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Dinas Pertamabangan dan Energi Kab.Ketapang. Artinya bahwa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) bukan termasuk kategori rahasia negara tetapi hak publik untuk mengetahuinya.
04 Kasus KIP Alun Alun VS Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan & Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak Error In Subjecto artinya (salah subjek) penggugat dalam mengajukan permohonan informasi mengalami kesalahan penulisan badan publik sehingga permohonan tidak dikabulkan karena dianggap salah. Penggugat dalam mengajukan permohonan informasi mengalami kesalahan penulisan badan publik sehingga permohonan tidak dikabulkan karena dianggap salah.Kasus dicabut dan direkomendasikan oleh Majelis hakim untuk mengulang permohonan informasi dengan penulisan Subjek Termohon yang benar.
05 Kasus KIP Khairudin Kharuddin VS Bappeda Kabupaten Melawi, BLH Kabupaten Melawi dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Melawi. Sangat tidak masuk akal bahwa ketika surat penggilan sidang dari Komisi Informasi Pusat (Jakarta) sampai sementara surat yang dikirimkan oleh penggugat tidak sampai padahal yang tertera adalah sama.Sedangkan berdasarkan UU no 14 tahun 2008 dan Perki No 1 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi, syarat adanya sengketa adalah adanya Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan kepada Instansti terhadap informasi yang diinginkan. Terhadap Kasus yang berhadapan dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Melawi sebagai Termohon dicabut dikarenakan Termohon tidak mempunyai bukti otentik yang menyatakan bahwa surat permohonan informasi dan surat keberatan telah sampai. Diketahui setelah mendatangi Kantor Pos Indonesia di Kota Pontianak (karena pengiriman menggunakan jasa Pos) data yang terkirim tidak ada.
Dinas BLH dan Bappeda kabupten Melawi sebagai Tergugat tidak hadir.
06 Kasus KIP Syamsudin Syamsudin VS Bappeda Kabupaten Melawi, BLH Kabupaten Melawi dan Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Melawi Sangat tidak masuk akal bahwa ketika surat penggilan sidang dari KIP pusat jakarat sampai sementara surat yang dikirimkan oleh penggugat tidak sampai padahal yang tertera adalah sama. Surat Permohanan informasi tidak sampai ke tergugat. Namun surat keberatanya dan relas panggilan sidang dari KIP sampai ke kantor Dishutbun dan berdasarkan ke kantor Pos bahwa surat tersebut tidak terkirim dan sengketa dianggap tidak ada. Karena syarat sengketa adalah adanya permohonan informasi dan keberatan atas informasi tersebut.
Dinas BLH dan Bappeda kabupten Melawi sebagai Tergugat tidak hadir.
07 Kasus KIP Asmungin Asmungin VS PPID (Pejabat penyelenggara informasi daerah) Kabupaten Melawai Terbukti bahwa surat permohonan ke kepala PPID sampai dengan adanya jawaban atas jawaban keberata dari penggugat dan berdasarkan hasil sidang penggugat merasa keberatan dengan jawaban tersebut sehingga mengajukan sengketa informasi ke KIP pusat dan pada sidang sidang tergugat tidak hadir dan sidang ditunda untuk memanggil tergugat kembali. Pada sidang pertama dengan Majelis Hakim dari Komisi Informasi Pusat setelah dilakukan pemeriksaan administrasi, maka sah persidangan dapat dilanjutkan karena Pemohon Informasi beserta dengan Kuasa Hukum dapat membuktikan adanya sengketa informasi, namun sidang ditunda dikarenakan Termohon Informasi tidak hadir. Dilanjutkan pada persidangan berikutnya dengan Majelis Hakim dari Komisi Informasi Daerah.
Pada bulan September, Termohon Informasi mengatakan kepada Kuasa Hukum PBHK, bahwa belum ada agenda sidang berikutnya.
08 Mendampingi Mulayadi masyarakat olak-olak kubu yang mengalami gangguan jiwa dan di tuduh mencuri tandan sawit. PT. Sintang Raya VS Mulyadi Pasal 363 KUH Pidana tindak pidana pencurian. Saat ini Mulyadi sudah dijatuhi Hukuman dengan putusan 1 tahun pidana penjara. PBHK sudah mengajukan surat permohonan pemeriksaan kejiwaan, mengingat kondisi kejiwaan Mulyadi tidak stabil.
Pada tanggal 13 Juni 2015 Mulyadi sudah bebas dari hukuman.
Pada tanggal 25 Juni 2015, Tim Kuasa Hukum PBHK mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Mempawah untuk mengeluarkan 1 unit motor Honda Blade yang selama Mulyadi berada dalam masa tahanan berada dibawah kekuasaan Jaksa Penuntut Umum.
09 Kasus kriminalisasi 15 orang masyarakat olak-olak kubu dalam kasus tuduhan pencurian tandan sawit di lahan plasma milik sendiri PT. Sintang Raya VS Masyarakat Olak-Olak Kubu Melanggar pasal 363 KUH PIdana (tindakan Pencurian) Tuntutan olah jaksa 4 bulan penjara dan di putus 2 bulan penjara, saat ini sudah di bebaskan pada tanggal 21 agustus 2015.
10 Mendampingi Mulayadi masyarakat olak-olak kubu yang mengalami gangguan jiwa dan di tuduh mencuri tandan sawit. PT. Sintang Raya VS Mulyadi Pasal 363 KUH Pidana tindak pidana pencurian. Saat ini Mulyadi sudah dijatuhi Hukuman dengan putusan 1 tahun pidana penjara. PBHK sudah mengajukan surat permohonan pemeriksaan kejiwaan, mengingat kondisi kejiwaan Mulyadi tidak stabil.
Pada tanggal 13 Juni 2015 Mulyadi sudah bebas dari hukuman.
Pada tanggal 25 Juni 2015, Tim Kuasa Hukum PBHK mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Mempawah untuk mengeluarkan 1 unit motor Honda Blade yang selama Mulyadi berada dalam masa tahanan berada dibawah kekuasaan Jaksa Penuntut Umum.
11 Pendampingan Kasus pembakaran lahan Slamet VS wilayah HGU PT.FAP Bapak Slamet diberikan upah oleh seseorang untuk membakar lahan untuk membakar lahan seluas 5 hektar. Sampai saat ini proses penyelidikan sedang berlangsung dan Bapak Slamet telah di tahan di rumah tahanan Ketapang.
12 Pendampingan Hukum kasus kriminalisasi Kriminalisasi PT.Sintang Raya terhadap Bambang sudaryanto Bambang Sudaryanto dituduh melakukukan pemalsuan sertifikat di tanah yang dikerjasamakan dengan PT.CTB(cipta Tumbuh berkembang) dan pemalsuan identitas surat keterangan KTP Sudah 2 kalidalam proses persidnagan di pengadilan
13 Pendampingan Hukum Di pengadilan Kriminalisasi PT.Darmek terhadap masyarakat Desa Godang Damar di kabupaten Bengkayang Kriminalisasi oleh PT.Darmek terhadap milo dan sear Sudah putus di pengadilan negeri bengkayang selam 7 bulan masa tahanan.
14 Pendampingan Hukum kasus kriminalisasi Joko Priono (olak-olak Kubu) VS PT Sintang Raya Kriminalisasi
Dengan tuduhan pencurian (pasal 362 KUHP) / 2014
Vonis 2 bulan Rutan Kelas II B Mempawah
15 Pendampingan Hukum kasus kriminalisasi Haryanto (olak-olak Kubu) VS PT Sintang Raya Kriminalisasi
Dengan tuduhan pencurian (pasal 362 KUHP) / 2014
Vonis 2 bulan Rutan Kelas II B Mempawah
16 Pendampingan Hukum kasus kriminalisasi Sutijan (olak-olak Kubu) VS PT Sintang Raya Kriminalisasi
Dengan tuduhan pencurian (pasal 362 KUHP) / 2014
Vonis 2 bulan Rutan Kelas II B Mempawah
17/td>

Pendampingan Hukum kasus kriminalisasi Agus suprianto (olak-olak Kubu) VS PT Sintang Raya Kriminalisasi
Dengan tuduhan pencurian (pasal 362 KUHP) / 2014
Vonis 2 bulan Rutan Kelas II B Mempawah
18 Pendampingan Hukum kasus kriminalisasi (olak-olak Kubu) VS PT Sintang Raya Kriminalisasi
Dengan tuduhan pencurian (pasal 362 KUHP) / 2014
Vonis 2 bulan Rutan Kelas II B Mempawah
19 Kasus pengrusakan Hutan Lindung Gambut di Desa Harapan Jaya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Koperasi Harapan Makmur VS Masyarakat 9 Desa di Batu Ampar Melanggar pasal 51 UU kehutanan tindak pidana Kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor: 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Sudah dilaporkan ke Polda Kalimantan Barat pada bagian Kriminal Khusus dan masih dalam proses penyelidikan, akan dilakukan gelar perkara untuk kasus ini pada tangal 28-mei 2015.
Sampai saat ini belum dapat dilanjutkan penyelidikan kasusnya karena berbenturan dengan status kawasan hutan lindung kelompok hutan lindung gambutnya yang belum ada penetapan status kawasannya dan sebatas pada penunjukan status kawasannya saja.
20 Kasus kriminalisasi terhdapa Zuherdi (Pak Pidi) dalam kasus tuduhan penganiayaan terhadap supir buldozer perusahaan PT. SAM PT.SAM VS Pak PIDI (Pak Zuherdi) Tuduhan melanggar pasal 351 KUHP (Penganiayaan) Pak Pidi saat ini menjadi tahanan titipan di Polres Sambas oleh Kepolisian Sektor Sejangkung. PBHK sudah mengajukan surat penangguhan penahan terhadap pak pidi namun belum dikabulkan. PBHK sudah mengirimkan surat ke Bupati Sambas tembusan ke Polda kalimantan Barat,satuan perangkat Daerah kabupaten Sambas,TP3K, Kepolisian Daerah Sektor Sejangkung untuk melakukan penyelesaian sengketa antara masyarakat Desa Sejangkung dengan PT.SAM
21 Pendampingan Kasus pembakaran lahan Slamet VS wilayah HGU PT.FAP Bapak Slamet diberikan upah oleh seseorang untuk membakar lahan untuk membakar lahan seluas 5 hektar (pasal 50 UU no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan). Sampai saat ini proses penyelidikan sedang berlangsung dan Bapak Slamet telah di tahan di rumah tahanan Ketapang.
22 Pendampingan Hukum kasus kriminalisasi Kriminalisasi PT.Sintang Raya terhadap akoi kuswara Akoi kuswara dituduh melakukukan pencurian sawit (pasal 362 KUHP) di tanah yang dikerjasamakan dengan PT.CTB(cipta Tumbuh berkembang) Sudah 2 kali BAP dengan status tersangka dan berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan
23 Pendampingan Hukum kasus kriminalisasi Kriminalisasi PT.Sintang Raya terhadap yanto Koplak Yanto koplak dituduh melakukukan penadahan sawit (pasal 480 KUHP) di tanah yang dikerjasamakan dengan PT.CTB(cipta Tumbuh berkembang) Sudah 2 kali BAP
24 Pelaporan kasus PT.Sintang Raya-Dabong Kasus tindakan penggelapan uang ganti rugi lahan masyarakat oleh oknum PT.Sintang Raya Bustamin (Kepala Dusun Selamat Jaya) telah menerima uang klaim ganti rugi lahan masyarakat di Dabong dari PT Sintang Raya, namun pada kenyataannya uang itu tidak pernah di terima oleh masyarakat dabong. Lahan tersebut masih bersatatus lahan pencadangan transmigran (SP-2) Sudah dilaporkan ke Polda Kalbar dengan tuduhan Penggelapan dan Pemalsuan (pasal 372 dan 263 KUHP) dan akan di lakukan gelar perkara oleh pihak kepolisian
25 Pendampingan kasus kriminalisasi Kriminalisasi PT Sintang Raya terhadap Sungkowo Konflik Horizontal Vonis 3 bulan Rutan Kelas II B Mempawah
26 Penculikan Iskandar VS Kepolisian dan PTSintang Raya Iskandar merupakan warga desa seruat II yang kemudian di culik dan diintimidasi oleh pihak kepolisian Saat ini sudah di lepas oleh pihak kepolisian
27 pengintimidasian Ponidi Vs PT Sintang Raya Ponidi di panggil oleh pihak kepolisian kubu terkait tindakannnya yang di anggap telah menghalang halang alat kerja milik PT Sintang Raya
28 Kriminalisasi Abu bakar VS PT Sintang Raya Abu bakar di tuduh melakukan pembakaran lahan pertanian Kriminalisasi dengan tuduhan pembakaran lahan (pasal 50 UU no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan)
29 Penyerobotan lahan Masyarakat desa seruat dua VS PT Sintang Raya PT.Sintang Raya Melakukan Penyerobotan terhadap Tanah Milik Masyarakat sebanyak 38 Surat Keterangan Tanah, (SKT) dengan luas lahan masing-masing SKT 25 Depak tangan X 250 Depak tangan (Total Luas 237.500 Depak Tangan) Sudah dilakukan pelaporan ke Polda Kalbar dengan tuduhan penyerobotan lahan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960
30 Pencabutan/pembatalan izin PT.Cosmos vs Distamben PT Cosmos menggugat Distanben dan Gubernur KalBar karena telah mengeluarkan perintah pembatalan/pencabutan izin usaha pertambangan di luar kewenangannya karena PT Cosmos menganggap yang memiliki kewenangan untuk mencabut/membatalkan izin adalah kementrian SDA karena PTCosmos saat ini telah berubah statusnya menjadi PMA Sudah di sidangkan di Pengadilan TUN, dan pada tanggal 6 juni 2016 akan dilakukan sidang pemeriksaan bukti dan saksi dari tergugat (Distamben). PBHK tidak mendampingi secara langsung d pengadilan karena Distamben sudah memiliki tim hukum sendiri, namun PBHK memonitoring jalannya persidangan serta memberikan saran saran ke Distamben.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *