DAFTAR KASUS YANG SEDANG DITANGANI OLEH PBHK
PER JANUARI 2014 – MEI 2016

No. Jenis Kasus Para Pihak Posisi Kasus & Analisis Hukum Perkembangan Kasus Terakhir
01 Kasus penyerobotan tanah masyarakat Desa Rukmajaya di Kabupaten Bengkayang PT. Pattiware VS Masyarakat Desa Rukmajaya Melanggar Pasal 385 KUHPidana dan pasal 167 KUHPidana (Penyerobotan Tanah) Masyarakat sudah melaporkan kasus ini di dampingi oleh PBHK . Namun pada tanggal 23 mei 2016 dengan difasilitasi oleh Kasatreskrim Polres Bengkayang, para pihak yang terlibat telah melakukan mediasi dan menghasilkan tuntutan dari masyarakat dimana salah satu tuntutannya adalah masyarakat meminta untuk lahannya di kembalikan ke tempat semula seperti sedia kala.
02 Pendampingan Hukum Kasus Sumadi Bin Sahar. PT. Sintang Raya VS Sumadi Bin Sahar Melanggar pasal 363 KUH PIdana (tindakan Pencurian) Pada tanggal 24 Juni 2015, Tim Kuasa Hukum mendampingi dan mewakili Sumadi bin Sahar beserta ibunya Wahyuni, untuk dilakukan Diversi di Kejaksaan Negeri Mempawah. Dalam Diversi tersebut Jaksa Penuntunt Anak yaitu Bapak Martino Manulu, SH dan Novita Juliani, SH bertindak sebagai fasilitator dalam mediasi para pihak dan menghasilkan di cabutnya laporan terhadap Sumadi (damai).
03 Kasus kriminalisasi 9 orang masyarakat desa Tanjung Harapan yang mempertahankan hutan lindung dengan mencabut sawit dilokasi Hutan Lindung. Koperasi Harapan Makmur VS Masyarakat Desa tanjung Harapan Pasal 351 KUHP Pidana tindak Pidana Penggurusakan Telah dilakukan mediasi oleh Pihak Penydik Polda Kalimantan Barat dengan pihak pemilik Koperasi Harapan Makmur, dan menghasilkan perjanjian damai yang intinya masyarakat akan membayar ganti rugi atas lahan yang di rusak sebesar Rp75.000.000, dan pihak koprasi akan mencabut laporannya serta tidak akan menuntut apapun lagi baik secara perdata pidana maupun TUN.
04 Pendampingan kasus Perburuhan Adbul azis VS PT. Umekah PT. Umekah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Abdul asiz tanpa memberikan Pesangaon Saat ini sedang dilakukan mediasi antara PT.Umekah-Abdul-Azis dan Dinas ketenagaa kerjaaan. PBHK mendapatkan kuasa Hukum dari abdul asiz untuk mengawal proses tersebut.
Akan melakukan gugatan ke PTUN terkait pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh PT.FAP

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *