Pontianak, pbhk.org – Sidang antara PT Cosmos Inti Persada melawan Gubernur Kalimantan Barat di  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak kembali berlanjut. Sidang kali ini senin (6/6/16) dilaksanakan dengan Agenda Keterangan Saksi Fakta dari Tergugat. Gubernur Kalimantan Barat selaku tergugat diwakili kuasa hukumnya Biro Hukum Pemerintah Provinsi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat mengajukan 2 saksi fakta,  Widodo  Staff dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan Sumarlin Staff Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat keduanya merupakan saksi fakta yang di ajukan oleh gubernur.

Pemeriksaan Saksi Fakta kali ini membahas tentang Kegiatan PT. Cosmos yang masuk kedalam Kawasan hutan lindung. Pertanyaan yang diajukan adalah seputar apakah Kegiatan PT. Cosmos Masuk ke areal hutan lindung ? dan terkait dengan apakah suatu kegiatan pertambangan di areal hutan lindung wajib melakukan AMDAL atau cukup dengan Melakukan UKl-UPL Saja ?.

Berdasarkan keterangan saksi fakta, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Cosmos  masuk kedalam wilayah hutan lindung. Walaupun besaran wilayah pertambangan PT. Comsos hanya 140 ha tetapi karena wilayahnya masuk kedalam kawasan hutan lindung maka berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana  Usha dan/atau Kegiatan yang wajib  AMDAL. Kegiatan Pertambangan  PT. Cosmos tetap wajib AMDAL.

PBHK dalam persidangan ini adalah sebagai pemantau dalam persidangan PTUN antara Gubernur dengan  PT. Cosmos mulai deri persidangan pertama sampai sekarang, harapan kami  dalam penyelesain kasus  ini hakim dapat memutus dengan se adil-adilnya.

Sidang PT. Cosmos Inti Persada ini berlanjut kembali pada tanggal 15 Juni 2016 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari tergugat.

q

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *