Pontianak, pbhk.org – Sidang Putusan Gugatan PT. Cosmos Inti Persada, sebuah perusahaan pertambangan di Kabupaten Kapuas Hulu terhadap Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, terkait SK Gubernur Kalimantan Barat tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cosmos Inti Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu, Nomor 325 tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Cosmos Inti Persada, Majlis Hakim Memutuskan Gugatan dikabulkan.

Sidang Putusan itu dipimpin oleh Majlis Hakin Herry Wibawa, SH.,MH (Hakim Ketua) dibantu oleh Sudarsono,SH,MH dan Salman Khalik Alfarisi, SH (hakim anggota ).

Deputi Direktur Perkumpulan Bantuan Hukum (PBH) Kalimantan, Khairuddin Zacky, S.H.I mengungkapkan bahwa SK Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cosmos Inti Persada yang dikelauarkan oleh Gubernur Kalbar sudah benar dan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa dasar yang menjadi pertimbangan pencabutan izin itu. “Pertama, wilayah IUP Operasi PT Cosmos Inti Persada Nomor 325 Tahun 2010, seluas 95 Hektare  terletak di kawasan hutan lindung. Sehingga menurut Pasal 2 Permen LH No 11 Tahun 2006 wajib dilengkapi dengan dokumen amdal, walaupun luas wilayah operasinya kurang dari 200 Hektare,” jelas Zacky.

Dasar kedua, kata Zacky, IUP tersebut juga tidak dilengkapi dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III Pontianak, sehingga bertentangan dengan Pasal 50 ayat (3) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan eksplorasi terhadap hutan sebelum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan,” ungkap Zacky.

Menurut Zacky, gugatan yang dikabulkan oleh majelis hakim PTUN Pontianak merupakan preseden buruk bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang sedang melakukan perbaikan tata kelola pertambangan.

“Sebab, tindakan Gubernur Kalbar atas pencabutan IUP sudah tepat dan sesuai prosedur berdasarkan kewenangannya untuk mencabut IUP Operasi Produksi itu yang Masih berada pada wewenang Gubernur sesuai dengan PP No 23 Tahun 2010 Jo PP No 24 tahun 2014 Jo PP No 77 Tahun 2014 dan Pasal 14 Jo Pasal 15 Jo Lampiran No 124-125 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” jelas Zacky.

Bahkan, lanjut Zacky, perbuatan PT. Cosmos Inti Persada yang mengajukan Permohonan Perubahan Status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi PMA kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), telah melanggar Pasal 6 Permen ESDM No 27 tahun 2013.

“Dalam pasal itu dinyatakan Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK  Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK  Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian, atau IUP Operasi Produksi  khusus  untuk  pengangkutan  dan penjualan dilarang mengajukan permohonan perubahan status  perusahaan  PMA  menjadi PMDN  atau  PMDN menjadi PMA kepada BKPM sebelum mendapatkan  persetujuan  dari  Menteri,” terang Zacky.(**)

IMG_20160721_113207

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *