RAPP

Pontianak, pbhk.org – Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan Mengapresiasi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menolak Gugatan PT. Riau Andalan Pulp and Paper ( PT.RAPP ) melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Gugatan yang dilayangkan oleh PT. Riau Andalan Pulp and Paper ( PT.RAPP ) kepada PTUN Jakarta yakni terkait  keputusan KLHK SK Nomor 5322/Men-LHK-PHPL/UHP//HPL.1/10/2017 Tanggal 16 Oktober 2017 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.93/VI-BUHT/2013 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatn Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI). PT.RAPP menganggap bahwa akibat dikeluarkannya SK Nomor 5322, operasional perusahaan tidak dapat lagi berjalan.

Lain halnya dengan KLHK, Apa yang dilakukan menurutnya merupakan awal baik untuk menunjukkan bagaimana negara hadir. Sudah selayaknya ekosistem gambut dilindungi sehingga tidak mengakibatkan kerugian baik bagi negara maupun masyarakat sekitar.

Menurut Arafat, SH selaku Kepala Departemen Pendampingan Hukum PBHK, menyatakan bahwa seluruh pemegang Izin Hutan Tanaman Industri harus tunduk terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Perusahaan yang memegang izin HTI harus mengikuti prosedur dan melihat aspek-aspek hukum yang ada, tidak boleh menurut kemauannya sendiri apalagi mementingkan kepentingan perusahaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *