Pontianak, pbhk.org – Sidang antara PT Cosmos Inti Persada melawan Gubernur Kalimantan Barat di  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak kembali berlanjut. Sidang kali ini (15/6) dilaksanakan dengan Agenda Keterangan Saksi Ahli dari Tergugat.Gubernur Kalimantan Barat selaku tergugat melalui kuasa hukumnya yang berasal dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat mengajukan 4 saksi Ahli,  Buana Sahrudin yang merupakan analis hukum dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) , Aditya yang merupakan Staf Teknis dari Kementerian ESDM, Yopi,MP yang merupakan ahli kehutanan selaku  Kepala BPKH Wilayah III Pontianak dan Prof H.Slamet Rahardjo SH, yang merupakan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Tanjungpura.

Pemeriksaan Saksi Ahli Kali ini membahas persoalan kewenangan gubernur untuk mencabut IUP Operasi Produksi Milik PT Cosmos  dan terkait aktivitas pertambangan tanpa izin pinjam pakai dikawasan hutan

Berdasarkan keterangan ahli, walaupun status PT Cosmos telah berubah dari Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Perusahaan Modal Asing (PMA) namun selama berkas-berkas serta IUP Operasi Produksi milik PT Cosmos belum diserahkan dari  Pemerintah Provinsi ke Menteri ESDM untuk di ubah menjadi IUP Operasi Produksi Untuk PMA, maka IUP Operasi Produksi milik PT Cosmos tersbut adalah masih berupa IUP Operasi Produksi Untuk PMDN sehingga Gubernur berwenang untuk mencabutnya. Terkait aktivitas pertambangan PT cosmos tanpa izin pinjam pakai dikawasan hutan menurut keterangan ahli dari BPKH wilayah III Pontianak, Kegiatan PT Cosmos masuk di kawasan hutan lindung berdasarkan SK Penetapan Kawasan Hutan Tahun 2014.

Sidang PT Cosmos Inti Persada melawan Gubernur ini berlanjut kembali pada tanggal 28 Juni 2016 dengan agenda Kesimpulan dari Para Pihak.

f

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *