Nomor Perkara Tingkat Proses Jenis Perkara Klasifikasi Perkara Sub Klasifikasi Lembaga Peradilan Para Pihak Amar Putusan Tema Putusan Download
02/Pdt.G/2013/PN.DUM Pertama Perdata PMH TKHL Pengadilan Negeri Putusan Penggugat:
Yayasan Riau Madani Melawan
Tergugat :
1. Ayu Junaidi;
2. Pemerintah Kota Dumai (Walikota Dumai);
3. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI).
Gugatan Tidak Dapat Diterima Peralihan Fungsi Kawasan Hutan Produksi  Tetap dan Hutan Produksi Konversi Menjadi Perkebunan Sawit. Download
4/Pdt.G/2014/PN.MPW Pertama Perdata PMH Konflik Agraria (Lahan) Pengadilan Negeri Mempawah Penggugat :
Marsudi Adam
Tergugat :
1. Direktur PT Mitra Aneka Rezeki
2. Kepala Desa Sungai Deras
Gugatan Tidak Dapat Diterima Penyerobotan Lahan Tanpa adanya Pelepasan Lahan. Download
22/Pdt.G/2012/PN.Stg Pertama Perdata PMH Konflik Agraria Lahan Pengadilan Negeri Sintang Penggugat :
1. Rudi Andryas
2. Johan
3. Domi Kosta
4. Tika Libuh.
Tergugat :
1. PT Sari Bumi Kusuma
2. PT Batasan
Gugatan Ditolak Seluruhnya. Pengusuran dan Pengambilan Kayu di Tanah Kas Desa. Download
24/Pdt.G/2014/PN.Stg Pertama Perdata PMH Konflik Agraria/Lahan Pengadilan Negeri Sintang Penggugat :
1. Dina Mariana Juati
2. Sanusi J.
Tergugat :
PT. Perkebunan Sawit Citra Mahkota Kebun Ella Estate
Gugatan Ditolak Penggusuran tanaman karet diatas tanah warisan oleh Perusahaan Sawit Tanpa Izin. Download
19/G/2011/PTUN-BNA Pertama TUN Perizinan Tata Kelola Hutan dan Lahan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Penggugat :
WALHI
Tergugat :
1. Gubernur Aceh
Tergugat II Intervensi :  PT.Kalista Alam
Gugatan Tidak Dapat Diterima (PTUN Banda Aceh Tidak Berwenang Pencabutan Surat Keputusan Gubernur Aceh No. 525/BP2T/5322/2011 Tanggal 25 Agustus 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya Kepada PT.Kalista Alam. Download
151 K/TUN/2014 Kasasi TUN Perizinan Tata Kelola Hutan dan Lahan Mahkamah Agung Pemohon Kasasi :
Walhi
Termohon Kasasi :
1. Gubernur Bali
2. PT Tirta Rahmat Bahari
Kasasi Ditolak Tentang Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Pada Blok Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA). Download
3/Pid.B/2011/PN.Sbs Pertama Pidana Tindak Pidana Kehutanan Tata Kelola Hutan dan Lahan Pengadilan Negeri Sambas Terdakwa :
Iwan bin Bulyan
Pemidanaan Tentang mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan Pasal 50 ayat (3) Jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No.41 Tahun 1999 Download
6/Pid.Sus/2015/PN.Sbs Pertama Pidana Tindak Pidana Pengrusakan Kawasan Hutan Tata Kelola Hutan dan Lahan Pengadilan Negeri Sambas Dafit bin Musniadi M Soni Pemidanaan Memiliki Hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan Pasal 83  ayat (1) huruf b jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Download
45/Pid.Sus/2015/PN.KTP. Pertama Pidana Tindak Piana Pengrusakan Kawasan Hutan Tata Kelola Hutan dan Lahan Pengadilan Negeri Ketapang Jaidin bin Rahimin Pemidanaan Penerbangan pohon secara tidak sah dan berlanjut (Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 Huruf c UU No. 18 Tahun 2013 Jo Pasal 64  ayat (1) KUHP. Download
102/PID.SUS/2012/PN.MPW pertama pidana Tindak Pidana Kehutanan Tata Kelola Hutan dan Lahan Pengadilan Negeri Mempawah Sukimin Tarjono Bebas Tentang mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan Pasal 50 ayat (3) Jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No.41 Tahun 1999 Download
103/PID.SUS/2012/PN.MPW pertama Pidana Tindak Pidana Kehutanan Tata Kelola Hutan dan Lahan Pengadilan Negeri Mempawah H.Maskur Bebas Tentang mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan Pasal 50 ayat (3) Jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No.41 Tahun 1999 Download
125/PID.SUS/2013/PT.PTK Banding Pidana Tindak Pidana Kehutanan Tata Kelola Hutan dan Lahan Pengadilan Tinggi Pontianak Dian Mulyono Pidana Membeli hasil hutan dari kawasan hutan yang diketahui dipungut dengan cara yang tidak sah.(pasal 50 ayat (3) Jo 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999). Download
133/Pid.B/2013/PN.MBO Pertama Pidana Tindak Pidana Lingkungan Hidup Tata Kelola Hutan dan Lahan Pengadilan Negeri Meulaboh IR Khamoedin Pidana Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan secara berlanjut (Pasal 108 jo 69 ayat (1) huruf (h), Pasal 116 ayat (1) huruf b, Pasal 118, Pasal 119 UU No.32 Tentang Lingkungan Hidup. Download
24/PDT.G/2015/PN.PLG Pertama Perdata PMH Tata Kelola Hutan dan Lahan Pengadilan Negeri Palembang Penggugat : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tergugat :
PT.Bumi Mekar Hijau
Tolak Pembakaran hutan yang mengakibatkan kerugian Ekologis. Download
001/06/KIKALBAR-PS-A-M/2016 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Pemohon:
Arafat

Termohon:
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Provinsi Kalimanan Barat

Diskusi Ilmiah tentang Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Izin Sektor Perkebunan Kelapa Sawit bersama Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan (PBHK) Download