Kelompok Tani Darat Jaya didampingi Penasehat Hukum PBHK, Esti Kristianti, SH dan Fitriani, SH
Kelompok Tani Darat Jaya didampingi Penasehat Hukum PBHK, Esti Kristianti, SH dan Fitriani, SH

Pontianak, pbhk.org – Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan (PBHK) mengikuti investigasi lapangan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di desa Jangkang II pada tanggal 10 Februari 2018, investigasi lapangan ini juga diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Bupati Kubu Raya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Resort Mempawah, kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, kepala Desa kampung Baru, Kepala Desa Jangkang I, Kepala Desa Jangkang II, Camat Kubu, Direktur PT. Rezeki Kencana, dan Kelompok Tani Darat Jaya.

Investigasi lapangan ini adalah kelanjutan dari Mediasi yang dilakukan di Kantor Bupati Kubu Raya pada tanggal 30 Agustus 2017 yang secara garis besar hasil dari mediasi tersebut adalah menunjut BPN Provinsi Kalimantan Barat untuk mengukur langsung batas-batas lahan kedua belah pihak Kelompok Tani Darat Jaya  dan PT.Rezeki Kencana (KTDJ dan PT.RK).

Sempat terjadi perdebatan dalam pengukuran ini dimana Pihak PT. RK bersikeras BPN untuk menghabiskan pengukuran pada titik ke-5 yang lebih jauh lagi lokasinya sekitar 1KM lebih kedalam, dan harus mengambil jalan memutar dikarenakan ada parit besar tanpa jembatan yang menghalangi. Perdebatan terjadi karena pihak PT. RK merasa kesal KTDJ sudah melaporkan perusahaannya kesana kemari dan membuat nama perusahaan mereka menjadi buruk dan dengan harapan jika tidak terbukti mereka akan mengambil kebijakan terhadap Pak Safendi selaku Ketua Kelompok Tani Darat Jaya, dan disitulah Pak Safendi dengan suara meninggi memberikan pembelaan bahwa dikarenakan adanya “indikasi” tumpang tindih lahan maka dari itu melakukan pengukuran tersebut.

Setelah semua titik berhasil diukur dengan total 1450 Ha maka kembali ke tempat pertemuan awal dengan mengikuti jalur utama. Kemudian Rombongan KTDJ, PBHK, Wartawan, Disnakertrans, serta warga berkumpul di rumah Pak Safendi, dan PT. RK, BPN serta Kepolisian berkumpul di tempat perusahaan. Dengan hasil yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pengukuran jelas Hak Guna Usaha (HGU)  PT. Rezeki Kencana tumpang tindih dengan Lahan Kelompok Tani Darat Jaya. Maka dari itu hasil pengukuran berupa verifikasi data akan disampaikan oleh BPN Provinsi Kalimantan Barat pada pertemuan selanjutnya yang diagendakan pada tanggal 18 Februari 2018, kemudian masing-masing pihak diminta untuk menyiapkan dokumen-dokumen terhadap legalitasnya dan menentukan siapakah yang secara benar di hadapan hukum.

Juru bicara dan Penasehat Hukum Esti Kristianti, SH, didampingi oleh Fitriani, SH, Abdul Cholis, SH.I dan Richardo, SH dalam wawancara mengatakan, “Saya dan Tim akan terus berjuang membantu masyarakat Kelompok Tani Darat Jaya (KTDJ) untuk mendapatkankembali hak-hak mereka sebagaimana mestinya”. Pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *