Pontianak, pbhk.org  Mahkamah Agung Republik Indonesia, menolak pengajuan (PK) yang diajukan oleh PT. Sintang Raya berdasarkan Putusan PK MA No.152 PK/TUN/2015 tertanggal 24 Februari 2016. PK ini diajukan oleh PT Sintang Raya terhadap Putusan Kasasi MA No No.550 K/TUN/2013 yang memperkuat Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTTUN) Jakarta No. 22/B/2013/PT.TUN.JKT dan Putusan PTUN Pontianak No.36/G/2011/PTUN-PTK yang amar putusanya menyatakan batal dan memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kubu Raya untuk mencabutSetifikat No : 04/2009, tentang Sertifikat HGU PT Sintang Raya dengan jangka waktu 35 tahun dan berkhir haknya bulan mei tahun 2044 diatas tanah seluas 11.129,9 ha yang terletak di Desa Sungai Selamat , megkalang , Seruat II , Dabong dan Ambawang, Seruat III Kecamatan Kubu dan Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagimana diuraikan dalam Surat Ukur No.183/2009, tanggal 2 Juni 2009.

Dengan adanya Putusan MA yang menolak PK yang diajukan PT Sintang Raya ini memberikan kepastian hukum bahwa Sertifikat HGU tersbut tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik No. 960 ,725, 969,724 dan 729 milik orang penggugat yaitu Junaedi, Ali, Wiji,Sudaryanto dan M.Lias yang merupakan masyarakat Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya yang sudah ada terlebih dulu sejak 17 Februari 1999 sehingga sangat tepat jika Sertifikat HGU Milik PT Sintang Raya dibatalkan.
Sejak adanya tumpang tindih kepemilikan lahan antara HGU Sintang Raya dengan Sertifikat Hak Milik ini sering terjadi konflik yang berujung kriminalisasi baik masyarakat antar masyarakat, masyarakat dengan perusahaan dan konflik perusahaan dengan pemerintah serta masyarakat dengan pemerintah.

Dengan adanya Putusan PK ini Masyarakat dan PBHK berharap Kepala Kantor Pertanahan Kubu Raya segara mencabut Sertifkat HGU tersebut agar tanah kembali ke masyarakat dan tidak ada konflik lagi.Mengingat masyarakat pemilik tanah tersbut sangat membutuhkan lahan mereka untuk berkebun dan bercocok tanam guna menghidupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari yang selama ini tidak dapat digunakan karena telah terlebih dulu tanami sawit oleh PT Sintang Raya.

2 thoughts on “Mahkamah Agung Tolak Peninjauan Kembali (PK) PT. Sintang Raya”

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *