Bengkayang, pbhk.org  Polres Bengkayang kembali memanggil pelapor kasus penyerobotan tanah yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan PT.Pattiware terhadap tanah bersertifikat hak milik (SHM) seluas 300 Ha  milik masyarakat Rukmajaya sebanyak 150 KK pada tanggal 23 Mei 2016. Pertemuan ini di inisiasi oleh Kasatreskrim Polres Bengkayang Herry Purnomo, SE yang dihadiri oleh beberapa pihak diantaranya adalah, pihak PT. Pattiware yang diwakili Bapak Darius selaku Humas PT.Pattiware dan terlapor, mantan Kades Alhadi dan Kades Asnawi, kemudian masyarakat Rukmajaya yang di dampingi oleh kuasa hukum dari kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan (PBHK), Pemda, BPN dan TPKI Kabupaten Bengkayang. Polres juga sebenarnya telah mengundang pihak Koprasi yaitu Bapak Gofur namun tidak dapat hadir karena sedang sakit strok serta dilampirkan surat hasil cekup dr RS Antonius.

Pertemuan yang diadakan diruang Kasatreskrim ini dibuka oleh Bapak Heri Purnomo dan penyidik kasus BRIBKA Apolonius,SP,SH.,MH dengan meminta catatan tuntutan masyrakat terhadap pihak perusahaan dan pihak Koprasi Mandiri Jaya. Ada 3 poin yang menjadi pokok diskusi dalam mediasi tersebut; Pertama, mempertanyakan dimanakah sertifikat milik masyrakat berada sekarang ini?; Kedua, masalah bagaiamanakah pola bagi hasil plasma?; dan ketiga, masalah relokasi lahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat?.

Ketiga hal ini kemudian dijawab boleh mantan Kades Alhadi. Pertama, Alhadi selaku mantan kades mengakui bahwa sertifikat masyrakat berada di perusahaan dan koprasi yang memberikan kepada perusahaan, karena koprasi melakukan MoU dengan PT.Pattiware.;Kedua, masalah mengenai bagi hasil plasma, dimana didalam MoU telah di jelaskan apabila pihak perusahan membuka lahan 100ha maka masyarakat akan dibuatkan plasma 100ha juga.; Ketiga, mengenai pemindahan atau relokasi lahan milik masyarakat yang pada awalnya berada di depan kemudian diganti dengan lahan yang jauh dari areal perusahaan, hal ini diakui oleh Alhadi bahwa peralihan ini memang tanpa sepengetahuan masyarakat dan  hanya dilakukan oleh kades yang pada waktu itu menjabat yaitu Alhadi  dan Koprasi Mandiri Jaya.

Dengan adanya jawaban jawaban tersebut situasi pertemuanpun semangkin memanas, hingga akhirnya pihak kuasa hukum dari PBHK yang diwakili oleh Kahiruddin Zacky meminta waktu pada kasat untuk melakukan rapat dengan para kliennya (Masyarakat Rukmajaya). Penyidik kemudian memberikan waktu 10 menit untuk menentukan tuntutannya yang nantinya akan diusulkan kepada PT.Pattiware dan dapat diketahui oleh pimpinannnya.

Isi tuntutan dari masyarakat adalah sebagai berikut:

  1. Mengembalikan lahan masyarakat ketempat asalnya yang total luasnya + 300 ha milik 150 KK di Rukmajaya
  2. Mengacu kepada pedoman perjanjian dasar yang telah ditandatangani pada tanggal 2 Desember 2009. Telah disepakati oleh beberapa pihak di antaranyaSyarifuddin (GM. PT Pattiware), Alhadi (Kades Rukmajaya saat itu), Gafur (ketua LPM), H. Abdul Rahim, SH (Camat Sungai Raya Kepualauan)
  3. Meminta kepada pimpinanPatiware untuk menjawab tuntutan diatas dalam waktu 7 hari kerja, dan apabila belum ada titik temu antara PT.Pattiware dengan Koprasi mohon segera menyurati masyarakat/ penasehat hukum dari PBHK.

Tuntutan ini di buat secara tertulis dan ditandatangani oleh Nurhanda, Hambali, Boeng Lie Kung Kun Coy, dan Wahyu Setiawan selaku perwakilan dari masyarakat Rukmajaya,; Alhadi (Mantan Kades), Asnawi (Kades) dan Darius (Humas PT.Pattiware), serta disaksikan oleh Kasatreskrim Polres Bengkayang yaitu Hery Purnomo.

asdas

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *