Bengkayang, pbhk.org – Kasus penyerobotan tanah bersertifikat milik masyarakat rukmajaya yang dicaplok ole PT.Pattiware dilakukan pertemuan para pihak oleh Ombudsman setelah hamper 2 tahun masyarakat rukmajaya bersama Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan mengadu dan menyampaikan berkas pada tanggal 15 Februari 2015 pada Ombudsman. Selain mengadu pada lembaga ombudsman masyarakat rukmajaya yang diwakili oleh pak niman dkk dan didampingi PBHK melayangkan surat kepada pihak-pihak terkait salah satunya adalah lembaga Negara Ombudsman perwakilan Kalimantan Barat, Komnas HAM dan Beberapa NGO Lokal serta Polda Kalimantan Barat secara bersamaan, Setelah sekianlamanya ombudsman melakukan investigasi baru kaliini Selasa 21 Juni 2016 bertempat di kantor Bupati Bengkayang melakukan inisiasi pertemuan yang melibatkan banyak pihak diantaranya adalah: Masyarakat Rukmajaya sebagai Pelapor (bapak Niman dkk) yang di damping oleh Kuasa Hukumnya dari Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan Ibu Fitriani, SH sedangkan dari pihak PT.Pattiware sebagai Terlapor tidak menghadiri pertemuan tersebut.Pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Bengkayang atas inisiasi Ombudsman dihadiri oleh Perwakilan Masyarakat Desa Rukmajaya, Ketua Ombudsman, Asisten 2, Kadishub dan Kepla BPN Kabupaten Bengkayang serta Unsur Pemerintah yang lainnya yang turut hadir dalam pertemuan. Pertemuan berlangsung dari jam 10.00 wib sampai jam 13.00 di Kantor Bupati Bengkayang dan Menghasillkan kesepakatan bahwa terhadap lahan yang dituntut masyarakat berdasarkan Sertifikat Hak Milik akan dilakukan pengecekan lokasi untuk menentukan letak dan posisi tanah yang diklem oleh masyrakat oleh ombudsman,kepolisian dan BPN Bengkayang selaku intansi yang mengeluarkan sertifikat Hak Milik Masyrakat, Grouncek ini akan dilakukan setelah lebaran mengingat waktu yang sangat sempit dan bertepatan dengan bulan suci ramadan setelah dilakukan grouncek dan mendapatkan hasil pihak ombudsman dan BPN akan mengudang kembali pihak-pihak terkait untuk menyampaikan hasil grouncek tersebut dan akan dilakukan tindakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku jika ditemukan pelanggaran.

h

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *