Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan (PBH Kalimantan) didirikan dengan maksud mewujudkan akses pada keadilan, solidaritas dan kedaulatan dalam melakukan pembelaan dan bantuan hukum, penegakan keadilan, pemenuhan HAM dan hak lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya.

Bertujuan agar dapat mengembangkan potensi hukum yang dimiliki oleh masyarakat agar secara mandiri dapat melakukan gerakan bantuan hukum serta penyadaran hak-hak warga Negara guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat mencapai tujuan diatas maka Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan berfungsi sebagai lembaga bantuan hukum dan pada bidang bantuan hukum melakukan program kerja antara lain :

1. Pendampingan Hukum :

  1. Melakukan pendampingan hukum terhadap kasus-kasus kejahatan lingkungan.
  2. Melakukan pendampingan hukum terhadap masyarakat korban atau aktivis yang dikriminalisasi.
  3. Melakukan pendampingan hukum gugatan terhadap Undang-Undang dan peraturan yang berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan hidup.
  4. Melakukan pendampingan terhadap gugatan kebijakan pemerintah (perizinan).
  5. Melakukan pendampingan gugatan terhadap perusahaan yang terindikasi melanggar peraturan perundang-undangan.
  6. Memberikan konsultasi/layanan hukum terhadap kasus-kasus masyarakat dan lingkungan hidup.
  7. Memberikan layanan hukum terhadap pengaduan pelanggaran kewenangan pejabat terkait pengelolaan sumber daya alam (korupsi).

2. Pendidikan dan Pengelolaan Pengetahuan :

  1. Melakukan pendidikan hukum kritis (hak masyarakat, sumber daya alam, kedaulatan ruang/wilayah).
  2. Melakukan pelatihan hukum lingkungan (audit lingkungan, dan lain-lain)
  3. Melakukan pendidikan perkumpulan bantuan hukum Kalimantan (ideologi – kaderisasi, dan lain-lain).
  4. Melakukan pelatihan keterampilan hukum (internal-eksternal)
  5. Melakukan pelatihan penguatan partisipasi dan pengawasan hukum terhadap potensi pelanggaran tata kelola sumber daya alam
  6. Melakukan pembuatan modul pendidikan perkumpulan bantuan hukum Kalimantan

3. Pembaruan Hukum :

  1. Melakukan kajian pembaruan hukum (fokus group discussion, seminar, workshop, dan lain-lain).
  2. Melakukan penerbitan jurnal dan buku (kearifan lokal PSDA dan lain-lain).
  3. Mendorong dan mengasistensi lahirnya kebijakan daerah pro rakyat/sosial dan lingkungan.

4. Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Kerja :

  1. Melakukan pelatihan keterampilan hukum.
  2. Melakukan pendidikan PBH Kalimantan
  3. Melakukan identifikasi jaringan :
    • strategis (KPK, Ombudsman, Kompolnas, YLBH, DPR, Komnas ham, dan lain-lain)
    • taktis (aparat penegak hukum, dan lain-lain)
  4. Melakukan kerjasama advokasi
  5. Membangun pos bantuan hukum

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *