by kholis

Pontianak, pbhk.org – Proses audiensi yang dilakukan oleh Koalisi Kalbar Menggugat (KKM) yang diwakili oleh Krissusandi Gunui’ sebagai koordinasi koalisi bersama DPRD Provinsi Kalbar disambut baik oleh Maskendari salah satu anggota DPRD Provinsi Kalbar dari fraksi PDIP dan 4 anggota dewan lainnya. Proses audiensi yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi V DPRD Provinsi Kalbar pada 6 November 2017 yang turut dihadiri oleh T.T. A. Nyarong, Kepala BPBD Kalbar bersama 2 staff.

Kami selaku anggota legislatif, siap mengawasi pelaksanaan penanganan pasca bencana ekologis yang menimpa korban. Kami berterima kasih kepada kawan-kawan dari koalisi yang cepat mengambil inisiatif untuk merespon bencana ekologis ini, jelas anggota DPRD Kalbar dari Dapil VIII wilayah KKU dan Kab. Ketapang. Dalam minggu-minggu ini kami juga akan melakukan pengecekan langsung ke lokasi bencana, ucap salah seorang anggota DPRD Provinsi Kalbar. Henny Dwi Rini selaku anggota DPRD Kalbar dari Komisi V juga menyatakan bahwa banjir bandang yang terjadi diakibatkan oleh aktivitas eksplorasi yang dilakukan secara besar-besaran terhadap daerah berhutan di perhuluan sesuai dengan apa yang dilaporka oleh Koalisi Kawan Menggugat (KKM) dan memang laporan ini harus kita terima.

Koordinator Koalisi menyampaikan bahwa ia juga pernah melakukan audiensi bersama Pemprov Kalbar pada tanggal 3 November 2017 lalu, hasil dari pertemuan tersebut ialah akan dibentuknya tim audit hidrologis yang didalamnya akan melibatkan Perguruan Tinggi. Pemprov siap menerima data-data terkait bencana ekologgis, serta menyediakan dana penanganan pasca bencana ekologis untuk rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana sebesar Rp 3,5 milyar, meminta Walhi Kalbar untuk melakukan kajian yang komprehensif yang hasilnya disampaikan kepada Pemprov Kalbar. Selain itu Gunui mengajak kepada DPRD Kalbar untuk bersama-sama dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan dampak banjir bandang agar penanganan ini bisa terlaksana secara konkrit dan berkelanjutan.

T.T. A. Nyarong, Kepala BPBD Kalbar menyampaikan dalam audiensi tersebut bahwa dana untuk korban banjir bandang sebesar Rp 3,5 milyar sebagaimana yang telah  dijanjikan Pemprov Kalbar yang diwakili oleh Sekda Kalbar saat audiensi yang lalu, sesuai dengan aturan, bahwa dana tersebut baru bisa digunakan setelah 2 bupati yang saling berdekatan menerbitkan surat keputusan tentang keadaan tanggap darurat. Pihaknya juga mengakui bahwa BPBD Kabupaten Ketapang agak lambat memberikan respon tanggap darurat karena hampir semuanya masih baru menjabat di Kabupaten Ketapang.  Menurutnya, “kita maklumi saja karena pejabat BPBD Kabupaten Ketapang saat ini masih baru”.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *