Press Rilis
Pontianak, 22 Juli 2016
PUTUSAN PTUN PERKARA NO.08/G/PTUN.PTK
PT COSMOS INTI PERSADA VS GUBERNUR KALIMANTAN BARAT.

Perkumpulan Bantuan Hukum (PBH) Kalimantan kembali merilis sebuah pernyataan Sikap terkait Putusan PTUN  Perkara No.08/G/PTUN Pontianak atas  sengketa pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Inti Persada atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu, Nomor 325 tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usah Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Cosmos Inti Persada oleh Gubernur Kalimantan Barat dengan Surat Keputusan No.848/DISTAMBEN/2015, Tanggal 6 November 2015.

Menurut Khairuddin Zacky, S.H.I selaku Deputi Direktur PBH Kalimantan, Kertas Posisi atau pernyataan sikap pihaknya menghormati putusan majelis hakim. Namun demikian, pihaknya sebagai organisasi yang concern terhadap penegakan hukum akan menjalin koordinasi dengan pihak gubernur terkait langkah hukum selanjutnya apakah banding atau tidak karena ada waktu 14 hari yang diberikan oleh pengadilan untuk mengajukan upaya hukum lainnya (banding) namun keputusannya tetap ada pada  gubernur dan tim kuasa hukumnya.

Pemerintah Daerah Provinsi melalui Dinas Pertambangan dan Energi telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah perusahaan pertambangan dalam rangka perbaikan tata kelola pertambangan di Kalimantan Barat. Dari evaluasi tersebut, ada sejumlah perusahaan yang dinilai bermasalah, salah satunya adalah PT. Cosmos Inti Persada.

Cosmos Inti Persada dianggap menyalah gunakan izin dan melanggar prosedur. Perusahaan itu dianggap tidak melengkapi aspek teknis serta administrasi “Pertama, wilayah IUP Operasi PT Cosmos Inti Persada Nomor 325 Tahun 2010, seluas 95 Hektare  terletak di kawasan hutan lindung Nyaban – Bt. Pangihan di Dusun Kalang Kecamatan Boyan Tanjung, Kab. Kapuas Hulu. Sehingga menurut Pasal 2 Permen LH No 11 Tahun 2006 wajib dilengkapi dengan dokumen amdal (analisa dampak lingkungan), walaupun luas wilayah operasinya kurang dari 200 Hektare,”Kedua, IUP tersebut juga tidak dilengkapi dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III Pontianak, sehingga bertentangan dengan Pasal 50 ayat (3) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan eksplorasi terhadap hutan sebelum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan,” Ketiga, Dari hasil operasi di lapangan ditemukan adanya pembuatan jalan sepanjang 27.996 meter dengan lebar 10 meter. Dari ruas jalan itu, sepanjang 18.801 meter berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan 9.195 meter berada dalam Kawasan Hutan Lindung (KHL).

Dalam hal ini jelas PT. Cosmos Inti Persada melanggar beberapa aturan diantarannya:pertama,   Perundang-undangan, yaitu UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,kedua, UU No.41 Tahun 1999 Jo UU No.19 Tahun  2004 Tentang Kehutanan,ketiga, UU No.23 Tahun 2007 Tentang Lingkungan Hidup,keempat, UU No.4 Tahun 2007 Tentang Minerba, kelima, UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dan PP No.45 Tahun 2004 Jo PP No.60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan. dan Selain itu, perusahaan ini juga pernah berurusan dengan hukum karena mempekerjakan warga negara asing.

Jadi dalam pandangan kami tindakan Gubernur Kalimantan Barat atas pencabutan IUP Operasi Produksi PT.Cosmos Inti Persada  sudah tepat dan sesuai prosedur berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam PP No 23 Tahun 2010 Jo PP No 24 tahun 2014 Jo PP No 77 Tahun 2014 dan Pasal 14 Jo Pasal 15 Jo Lampiran No 124-125 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena PT.Cosmos belum sah sebagai  PMA maka kewenangan untuk mencabut izin ada apa Gubernur.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *