Pontianak, pbhk.org – Setelah melewati lima kali persidangan akhirnya pada tanggal 26 Agustus 2016 Komisi Informasi (KI) menjadwalkan sidang putusan sengketa informasi antara  Nurul Wahdah (PBHK) melawan BPN Kalimantan Barat, mengenai sengketa informasi HGU PT Darmex Agro dan HGU PT.Pattiware. Sidang ini seharusnya dimulai pada pukul 10.00 pagi namun dikarenakan pihak termohon yaitu BPN Kalimantan Barat belum hadir hingga akhirnya sidang di tunda selama 30 menit namun pihak BPN yang di kuasakan kepada M.Y. Hamidi tidak kunjung hadir, sidangpun tetap dilanjutkan dengan pembacaan putusan tanpa di hadiri oleh pihak termohon (BPN Provinsi).

Sidang ini dipimpin oleh Catheria Pancer dan dibantu oleh hakim anggota Hawat Ariyanto dan  Amirullah. Pada putusannya majlis hakim komisi informasi memutuskan bahwa HGU adalah informasi yang terbuka temasuk peta yang menunjukkan titik-titik koordinat lokasi HGU itu di berikan beserta SK-nya. Putusan ini juga merujuk pada putusan terdahulu yaitu KI daerah Kaltim dan KI Daerah Bengkulu dengan kasus yang serupa dimana menyatakan bahwa HGU merupakan informasi yang terbuka. Memang saat persidangan termohon ada menyatakan berdasarkan peraturan kepala BPN buku tanah dan warkahnya adalah informasi yang tertutup dan itu ada termasuk di dalam Dokumen HGU dan lampirannya, namun bukan berarti secara otomatis HGU secara keseluruhan adalah dokumen yang bersifat tertutup, selain itu termohon tidak dapat menunjukkan bukti uji konsekuensi dari peraturan tersebut karena yang melakukan adalah pemerintah pusat. Selain itu termohon juga menyatakan bahwa kepala bagian HPTP juga telah melakukan analisis dan menyatakan HGU adalah informasi tertutup, namun ketika diminta hasil analisis tertulisnya hingga di berikan waktu 2 minggu termohon tidak menyerahkan bukti tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *