Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan (PBH Kalimantan) adalah sebuah lembaga nirlaba yang bekerja untuk mendorong dan membangun upaya bantuan hukum untuk kasus-kasus agraria dan sumberdaya alam. Didorong untuk melakukan upaya pembelaan atas hak lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat.

PBH Kalimantan lahir dari inisiasi Gerakan Bantuan Hukum Rakyat Kalimantan (GBHRK) yang dideklarasikan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat yang ada di Kalimantan Barat dan Jakarta, antara lain : SAMPAN, Walhi KALBAR, Kontak Rakyat Borneo, LPS-AIR, Link-AR Borneo, POINT, ELC, INSTIM, Titian, WWF Kalbar, LBBT dan HuMA hasil dari pertemuan Konsilidasi Hukum Rakyat Kalimantan Barat tanggal 20-21 April 2014 di Hotel Mahkota Pontianak.

Pertemuan konsolidasi dilatari karena orientasi pertumbuhan ekonomi yang menjadi dasar dalam pembangunan ekonomi berdampak langsung maupun tidak terhadap munculnya kerawanan ketidakadilan. Orientasi yang mengejar hasil agar memperoleh pendapatan yang setinggi-tingginya dengan pengeluaran yang serendah-rendahnya. Pandangan tersebut meletakkan skala besar lebih efektif daripada yang kecil-kecil, karena yang besar akan menetes ke yang kecil. Praktek dari pandangan tersebut sangat jelas terlihat pada investasi berbasis hutan dan lahan. Dimana kapling-kapling besar dalam bentuk konsesi perijinan diberikan kepada pihak perusahaan perkebunan sawit, perkebunan kayu (IUPHHK-HT), penebangan kayu (IUPHHK-HA), usaha pertambangan, dan usaha yang bersifat ekstraktif lainnya. Kapling besar tersebut menggeser kepemilikan bahkan wilayah pengelolaan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok. Termasuk didalamnya mulai menghilangkan jasa layanan alam untuk kepentingan lingkungan hidup.

Permasalahan yang muncul dari praktek tersebut tidak hanya membuat masyarakat kehilangan tanah, karena pengetahuan hukum dijadikan alat untuk melakukan tekanan, intimidasi, teror, dan manipulasi. Namun lebih jauh juga memunculkan tekanan dan beban terhadap layanan alam dan fungsi keseimbangannya. Fakta ini tercermin dari usaha pemutihan peruntukan hutan dan lahan dalam rencana tata ruang serta didalam praktek pemberian ijin usaha yang melupakan kepentingan keberlanjutan dan peran serta masyarakat.

Selain itu karena pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang membutuhkan penguatan terhadap hukum. Masyarakat terkadang hampir tidak tahu ketika perusahaan pemegang perijinan melakukan pelanggaran sosial maupun lingkungan termasuk praktek dan aktifitasnya selama mereka beroperasi. Dengan fakta masifnya permasalahan sosial dan kerusakan hutan dalam bentuk degradasi dan deforestasi, saat ini berkembang praktek pengelolaan investasi yang berbasis hutan dan lahan dengan bingkai yang legal namun tidak lestari dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Sehingga stigma illegal yang dituduhkan kepada masyarakat masih terus berlangsung.

Untuk menjawab tantangan inilah PBH Kalimantan lahir dan bercita-cita untuk mewujudkan “keadilan” tidak hanya dapat dikecap oleh mereka yang kebetulan mempunyai uang dan kekuasaan-seperti yang selama ini dikesankan-tetapi juga mereka yang tidak mampu atau kebetulan tidak punya apa-apa selain sekelumit hak-hak mendasar yang melekat kepadanya mengingat semua orang memiliki hak yang sama dihadapan hukum dan kekuasaan. Sehingga perlu sebuah alat dan organisasi dalam rangka mendorong tegaknya prinsip keadilan dan persamaan hak dihadapan hukum (equality before the law).

Dalam menjalankan visi dan misinya kami mengorientasikan programnya menjadi 4 pilar utama, yaitu :

  1. Pendampingan hukum
  2. Pendidikan Hukum dan Pengelolaan Pengetahuan
  3. Pembaruan Hukum, serta
  4. Pengembangan Organisasi dan Jaringan Kerja

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *