Suasana Sengketa Informasi Antara Handoko melawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau
Suasana Sengketa Informasi Publik Antara Handoko melawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau

Pontianak, pbhk.org – Senin, 25 Juni 2018. Penasehat Hukum dari Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan (PBHK), Abdul Cholis S.HI, Eka Amirza, S.H, Arafat, S.H serta Richardo Hamonangan Simandalahi, S.H melakukan pendampingan terhadap sdr. Handoko dalam sengketa informasi melawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sanggau terkait informasi Izin Usaha Perkebunan dan peta lampiran milik beberapa perusahaan diantaranya adalah : PT. Kebun Ganda Prima, PT. Borneo Ketapang Permai, PT. Ratu Badhis Adi Perkasa, Pt. Agrinda Prima Niaga, Serta PT. Mitra Sawit Kumala Abdai di wilayah kerja kabupaten sanggau yang diadakan di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam penyelesaian sengketa ini mendatangkan saksi dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sangggau untuk memberikan infrormasi terkait fakta persidangan dimana Izin Usaha Perkebunan serta peta lampiran itu berada karena dalam surat balasan Dinas Perkebunan dan Peternakan kabupaten sanggau tertanggal 26 Februari 2018 dengan nomor surat 525.26/245/D/2/2018 yang isinya menerangkan bahwa kewenangan IUP berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Sanggau, namun dalam pertemuan yang diadakan sebelumnya di Kabupaten Sanggau pada tanggal 23 Mei 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Sanggau merasa kewenangan itu bukan pada dinas mereka.

Namun dalam keterangan yang didapat pada sidang kedua yang difasilitasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan  Barat didapatkan informasi bahwa yang berada dalam penguasaan Dinas Perkebuan dan Peternakan Kabupaten Sanggau diantaranya adalah PT. Kebun Ganda Prima, PT. Borneo Ketapang Permai, PT. Ratu Badhis Adi Perkasa, sementara PT. Agrinda Prima Niaga sudah tidak beroperasi lagi dan pernah mengajukan izin lokasi Serta PT. Mitra Sawit Kumala Abadi yang tidak dalam penguasaan di Dinas terkait.

Sidang selanjutnya akan diadakan mediasi antar Pemohon dan Termohon yang akan diadakan di Kabupaten Sanggau dan difasilitasi oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *