* Sudah Rata Digarap Perusahaan

SAMBAS, SP- Penahanan terhadap satu diantara warga dusun Kenanai Rt.04/02 Desa Piantus, Kecamatan Sejangkung, yakni Zuherdi (43) oleh Polres Sambas beberapa waktu lalu terkait laporan penganiayaan terhadap pengawas PT. Sentosa Asih Makmur (SAM) dinilai berlebihan. “Penahanan terhadap Zuherdi oleh aparat kepolisian Polres Sambas, kami anggap terlalu berlebihan,” kata Kuasa Hukum Zuherdi alias Pidi, Syahri SH dari Perkumpulan Bantuan Hukum (PBH) Kalimantan kepada Suara Pemred Minggu (3/5) didampingi Syahri SH Galuh Irmawati SH dan staf Advokasi Link Ar Borneo, Ilyas.
Menurutnya, Kalaupun secara hukum yang memungkinkan lebih tepatnya hanya dengan ancaman pasal 352 KUHP, namun yang diterapkan dari kepolisian adalah pasal 351 KUHP.
Diketahui, warga Dusun Kenanai RT 04 RW 02 Desa Piantus Kecamatan Sejangkung ditahan aparat dari Polsek Sejangkung lantaran diduga melakukan penganiayaan terhadap satu diantara pengawas PT. SAM bernama Darwin yang pada saat itu sedang melakukan proses staking atau pembersihan, yang di akui lahan PT SAM diperbatasan antara Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga dan Dusun Tenggiling Desa Senujuh Kecamatan. Sejangkung, Selasa (28/4) sekitar pukul 11.00 WIB.

Kesempatan yang sama, Syahri mengatakan, pihaknya bersama Link- AR Borneo meminta penangguhan terhadap satu warga Sejangkung, lantaran penangkapan ini berimbas kepada warga lainnya yang sejauh ini merasa khawatir dalam mempertahankan hak miliknya, yakni lahan milik masyarakat yang selama ini menjadi penopang hidup. “Kami yakin dan harapkan kepada pihak kepolisian agar tidak memihak siapapun dan bekerja secara profesional sesuai aturan,” ujarnya.
Syahri juga menguraikan, dari hasil investigasi yang dilakukan langsung dilapangan terhadap sejumlah keterangan saksi yang merupakan rekan Zuhendri yakni Matsah, Syahrizan, dan Zar’an bahwa karyawan yang menjadi korban adalah Darwin saat itu tidak mengalami luka berarti dan masih bisa beraktifitas seperti biasa.
Selain itu kliennya, Zuhendri atau biasa dipanggil Pidi saat itu mengaku bersikap spontan untuk mempertahankan lahan karet produktif yang sudah digarap sejak tahun 1969 yang dilihatnya lahan miliknya sudah rata digarap pihak perusahaan dengan menggunakan alat berat.

“Lahan tersebut sudah menjadi penopang hidup dan sumber mata pencaharian. Bahkan dari pengakuan istri Pidi, Kemala Intan, sudah banyak modal yang dikeluarkan selama ini dalam menggarap lahan turun temurun tersebut. Kalau dari SKT yang ada, lahan sudah digarap sejak 1969 bahkan sejak dari moyang pak Pidi yang bernama Fatah, jadi itu lahan turun temurun,” jelasnya.
Kronologisnya, menurut laporan polisi, Pidi saat itu memukul menggunakan popor senapan angin, dijelaskannya berdasarkan pengakuan istri korban, bahwa saat itu bapak 4 anak ini diminta istrinya mencari tupai ke hutan didaerah dekat kebun karet tersebut untuk obat diabetes adik kandungnya, sehingga senapan angin yang dibawa untuk menembak tupai, serta sebilah parang yang diduga untuk melakukan penganiayaan tersebut hanya untuk alat berburu tupai didalam hutan.
“Untuk itu, kami meminta pengangguhan penahanan kepada Zuhendri dan kami berharap kepada Kepolisian Polres Sambas bertindak bijaksana, tidak memihak ke perusahaan. Surat permohonan penangguhan penahanan sendiri sudah kita berikan ke kepolisian tembusan Kapolres dan Kapolda,” ucap Syahri.

Tak hanya itu, pihaknya juga memberikan catatan kepada Pemda untuk dapat menyelesaikan masalah konflik lahan yang sejauh ini belum terselesaikan, karena hal ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal.

“Mohon pemerintah dalam hal ini Bupati lebih proaktif menanggapi permasalahan hingga saat ini belum terselesaikan, Pemda juga dapat memfasilitasi antara pihak masyarakat dan perusahaan, karena PT SAM ini diketahui belum memiliki HGU melainkan hanya izin lokasi, artinya PT tersebut hanya sebatas melakukan pembebasan lahan, itupun sesuai dengan persetujuan masyarakat setempat,” tambah Ilyas, staf Advokasi Link Ar Borneo.

Sehingga secara hukum dikatakannya dalam alasan apapun perusahaan seharusnya belum bisa melakukan aktifitas melainkan hanya bisa melakukan tahap pembebasan lahan namun juga harus izin masyarakat. Terlebih perusahaan yang bersangkutan belum pernah melakukan sosialisasi kepada warga sebelumnya.

“Sehingga kami minta pemerintah pro aktif. Namun kami yakin Pemda pasti bijaksana menyikapi hal ini. Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan investigasi dilapangan,”jelasnya.

Berdasar Laporan Masuk

Kapolres Sambas, AKBP Wandy Aziz melalui Kasat Reskrim Polres Sambas, AKP Eko Mardianto mengatakan penangkapan terhadap warga Sejangkung ini, jelas berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/100 / IV / 2015 / Kalbar / Res sbs / Sek Sjk tanggal 28 April 2015.

“Penahanan ini memang berdasarkan laporan yang ada, kami bahkan banyak mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa pelaku sering berniat seperti ini,” jelasnya.

Bahkan dikatakan Kasat Reskrim Polres Sambas, diperkuat dengan bukti yang ada, dan juga seperti jarak antara kediaman pelaku yakni Dusun Kenanai RT 04 RW 02 Desa Piantus Sejangkung dan lokasi di Desa Senujuh Kecamatan. Sejangkung sangat jauh serta bisa di tempuh dalam waktu hampir 1 jam.

“Kemudian si pelaku ini membawa senapan angin dan parang memang tujuannya melarang karyawan melakukan pekerjaan perusahaan, berarti sudah ada niat dari awal,” jelasnya.

Bahkan saat lokasi tempat kejadian perkara antara satu dan lainnya berjarak 300 meter. Tak hanya itu, ditegaskan Kasat kendati diakui sering terjadi masalah lahan, namun baru kali ini terjadi pemukulan yang fatal. Namun sementara, pihaknya melakukan penahanan berdasarkan laporan yang masuk atas dugaan penganiayaan, terkait permasalahan lahan antara masyarakat dan perusahaan dikatakannya merupakan ranah berbeda.
Dan jika masyarakat keberatan atas kepemilikan lahan agar dipersilakan untuk segera melaporkannya ke Polres dan Pemda dengan membawa bukti-bukti yang ada. “Namun kalau untuk masalah kepemilikan lahannya, kita sampai saat ini belum menerima laporan, sehingga kita menangani sesuai laporan masyarakat atas dugaan penganiayaan,”jelasnya.

Dikatakan juga, terkait masalah lahan sawit selama ini bukan hanya ditangani oleh Polres saja melainkan juga oleh Pemda melalui Tim Pembina Perkembangan Perkebunan Kabupaten (TP3K). “Untuk saat ini memang terkait kasus penganiayaan ini ditangani Polsek Sejangkung namun penahanannya di Polres Sambas,” tegasnya. (rie/sut)

Sumber : Suara Pemred

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *