ANOTASI PUTUSAN MEDIASI SENGKETA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK NOMOR: 004/05/KIKALBAR-PS/2017

TENTANG SALINAN DOKUMEN SURAT IZIN USAHA PERKEBUNAN

(PETA DAN LAMPIRAN-LAMPIRAN)

 

Oleh; Abdul Cholis

A. Kronologi Perkara

Pada hari Kamis 05 Desember 2017 pemohon melakukan uji akses ke lembaga pemerintah terkait yakni Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Dan Perkebunan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang beralamat di jalan Mujahidin No.16 E-F, Kelurahan Akcaya Kalimantan Barat yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE, guna untuk meminta Salinan Dokumen Izin Usaha Perkebunan beserta peta dan lampirannya atas nama perusahaan sebagai berikut:

    1. Agro Lestari Mandiri
    2. Anugerah Palm Indonesia
    3. Smart Tbk
    4. Lanang Agro Bersatu
    5. Duta Sumber Nabati
    6. Swakarya Multi Prakarsa
    7. Ketapang Sawit Lestari
    8. Cahaya Nusa Gemilang
    9. Prana Indah Gemilang
    10. Prakarsa Tani Sejati
    11. Guna Jaya Harapan Lestari
    12. Sawit Mitra Abadi
    13. Kalimantan Prima Agro Mandiri
    14. Damai Agro Sejahtera
    15. Sinar Karya Mandiri
    16. Kayong Agro Lestari
    17. Cipta Karsa Kahuripan

 

Informasi tersebut akan pemohon gunakan sebagai bahan diskusi bersama Perkumpulan Bantuan Hukum (PBH) Kalimantan atas tindak lanjut pelaksanaan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) Indnesia. Berhubung selama 10 hari kerja belum ada tangggapan dari pihak Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Dan Perkebunan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, maka langkah selanjutnya pemohon melakukan pengiriman surat keberatan informasi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2017 yang juga dikirim melalui jasa pengiriman JNE. Selanjutnya, karena surat keberatan pemohon tidak ditanggapi, pemohon melakukan i’tikat baik dengan menghubungi dengan cara menelepon pihak terkait yaitu Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Dan Perkebunan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada hari Rabu 4 Januari 2017 guna meminta kepastian apakah yang pemohon minta dapat diberikan atau masih dalam proses dan atau data yang pemohon minta tidak ada di Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Dan Perkebunan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Namun i’tikat baik yang dilakukan oleh pemohon tidak direspon sama sekali.

Dalam hal ini pemohon merasa kecewa terhadap Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atas tidak ditanggapinya atau diresponnya baik itu surat permohonan informasi, permohonan keberatan informasi maupun i’tikat baik yang dilakukan oleh pemohon. Maka pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2017 mengajukan Surat Sengketa ke kantor keterbukaan informasi yang dibukktikan dengan stempel dari komisi informasi. Maksud dari pemohon mengajukan surat sengketa ke kantor keterbukaan informasi yang beralamat di Jalan Daeng Abdul Hadi No. 146 Pontianak, Kalimantan Barat guna pemohon mendapatkan data yang diminta oleh pemohon.

Pada hari kamis tanggal 20 April 2017 pemohon dikirimkan surat panggilan sidang yang pertama dengan nomor: 004/05KIKALBAR-PS/2017, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Dinas Kominfo Prov. Kalbar (Graha Kopri) yang beralamat di jalan Veteran Pontianak, Kalimantan Barat, pada pukul 11.00 wib dengan agenda sidang ajudikasi pemeriksaan awal. Yang ditandatangani oleh mediator atas nama Syarif Muhammad Herry selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat dan mediator pembantu atas nama Chatarina Pancer Istiyani selaku komisioner komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam persidangan tersebut dihadiri oleh para pihak, yakni Pemohon (Richardo Hamonangan Simandalahi) yang juga didampingi oleh Arafat, SH selaku advokat dari Perkumpulan Bantuan Hukum  (PBH) Kalimantan. Dan dari pihak termohon yang dihadiri oleh Yamani, SE., M.MA selaku kuasa dari Ir. L. Sikat Gudag, M.Si. pada sidang selanjutnya yang diselenggarakan pada tanggal 08 Mei 2017 yang juga dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Dinas Kominfo Prov. Kalbar (Graha Kopri) pada sidang ini dilakukan sidang mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang sama, kecuali dari termohon yang dihadiri oleh Edi Radiansyah, SH., MH, Nur Fadly, SH., M.Si, Walijah, SH. Eka Jumania Isra, SH dan Budiansyah selaku kuasa dari Ir. L. Sikat Gudag, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan nomor surat kuasa 180/714/DISTANAKBUN-F/2017. Isi dari mwdiasi akan disebutkan di bawah ini. dan selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2017 diselenggarakan sidang putusan yang dalam sidang ini penyerahan putusan mediasi oleh mediator kepada kedua belah pihak.

B. Fakta Hukum

    1. Surat permohonan informasi tertanggal 05 Desember 2017
    2. Surat permohonan keberatan informasi tertanggal 12 Januari 2017
    3. Menghubungi pihak terkait yaitu Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Dan Perkebunan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan cara menelepon tertanggal 4 Januari 2017
    4. Resi JNE permohonan informasi tertanggal 05 Desember 2017
    5. Resi JNE permohonan informasi keberatan tertanggal 12 Januari 2017
    6. Surat Sengketa Informasi tertanggal 22 Februari 2017 yang sekaligus ditandatangani dan di stempel oleh dan dari Komisi Informasi.
    7. Pernyataan dari termohon bahwa surat sudah diterima pada tanggal 07 Desember 2017 dan 14 Januari 2017

C. Alasan tidak Diberikannya Salinan Dokumen

Pemohon diharuskan menghadap langsung ke dinas terkait dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

D. Unsur Permintaan Salinan Dokumen

Bahwa secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat 1 (satu) huruf “b” Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan “Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat meliputi: (b) Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya. Sehingga jelas pada dasarnya Surat Keputusan (SK) merupakan keputusan Badan Publik yang termasuk dalam informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat sebagai Badan Publik yang berkaitan dengan produk hukum untuk menyediakan dan memberikan informasi publik berupa Surat Keputusan (SK) tentang Izin Usaha Perkebunan (peta beserta lampirannya) milik  Perusahaan yang telah disebutkan di atas.

E. Para Pihak Setuju Untuk Menyelesaikan Secara Mediasi Dengan Hasil Madiasi Sebagai Berikut:

Pasal 1

Bahwa pemohon memohon informasi kepada termohon berupa salinan dokumen izin usaha perkebunan beserta lampiran peta atas nama masing-masing:

  1. Agro Lestari Mandiri
  2. Anugerah Palm Indonesia
  3. Smart Tbk
  4. Lanang Agro Bersatu
  5. Duta Sumber Nabati
  6. Swakarya Multi Prakarsa
  7. Ketapang Sawit Lestari
  8. Cahaya Nusa Gemilang
  9. Prana Indah Gemilang
  10. Prakarsa Tani Sejati
  11. Guna Jaya Harapan Lestari
  12. Sawit Mitra Abadi
  13. Kalimantan Prima Agro Mandiri
  14. Damai Agro Sejahtera
  15. Sinar Karya Mandiri
  16. Kayong Agro Lestari
  17. Cipta Karsa Kahuripan

Pasal 2

Bahwa dari informasi yang diminta pemohon terhadap termohon sebagaimana pasal 1, pihak termohon hanya bersedia memberikan salinan Dokumen Izin Usaha Perkebunan beserta lampirann peta atas nama masing-masing:

  1. Agro Lestari Mandiri
  2. Anugerah Palm Indonesia
  3. Lanang Agro Bersatu
  4. Duta Sumber Nabati
  5. Cahaya Nusa Gemilang
  6. Prana Indah Gemilang
  7. Prakarsa Tani Sejati
  8. Guna Jaya Harapan Lestari
  9. Sawit Mitra Abadi
  10. Kalimantan Prima Agro Mandiri
  11. Damai Agro Sejahtera
  12. Sinar Karya Mandiri
  13. Kayong Agro Lestari

Sedangkan empat perusahaan, yaitu:

  1. Smart Tbk
  2. Swakarya Multi Prakarsa
  3. Ketapang Sawit Lestari
  4. Cipta Karsa Kahuripan


Pasal 3

Untuk mendapatkan informasi dan dokumen yang dimohon pihak pemohon bersedia datang ke kantor pihak termohon untuk menyampaikan perbaikan proposal penelitian sesuai dengan contoh yang akan disampaikan pihak termohon, atau jika pihak termohon belum menyampaikan contoh proposal yang dimaksud, maka pihak pemohon cukup menambahkan alasan dipilihnya 13 perusahaan tersebut pada latar belakang proposal beserta tandatangan peneliti. Apabila penelitian tersebut selesai dilaksanakan dalam rentang waktu 6 (enam) bulan hingga 1 (tahun), pihak pemohon akan segera menyampaikan hasil penelitian itu kepada pihak termohon selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Pasal 4

Pemohon akan mengkomunikasikan kepada termohon apabila penelitian tidak dapat diselesaikan dalam rentang waktu 6 (enam) bulan hingga 1 (tahun).

Pasal 5

Pihak pemohon bersedia menandatangani surat pernyataan tidak menggunakan informasi yang dimohon sebagaimana pasal 1 di luar peruntukan penelitian tersebut dan akan membuat surat pernyataan akan memberikan hasil penelitiannya kepada termohon.

Pasal 6

Biaya penggandaan dokumen yang dimohon pemohon ditanggung oleh pihak pemohon.

ANALISA

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008 merupakan undang-undang yang mengatur terkait kebebasan masyarakat untuk memperoleh atau mengetahui suatu informasi yang ingin masyarakat ketahui dengan tanpa adanya kebohongan informasi. Namun di dalam undang-undang keterbukaan informasi tersebut ada ada beberapa kualifikasi informasi di antaranya ialah informasi yang bersifat berkala, serta merta, setiap saat, dan ada juga informasi yang dikecualikan dengan kata lain informasi tersebut tidak akan diberikan dengan alasan apapun terhadap masyarakat yang ingin mengetahuinya.

Maksud dari informasi yang bersifat berkala  ialah informasi tersebut harus disampaikan secara rutin, terartur dan dalam jangka waktu tertentu. Yang dimaksud dengan informasi yang bersifat serta merta ialah informasi harus disampaikan secara spontan atau pada saat itu juga. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi yang bersifat setiap saat ialah informasi tersebut wajib diberikan jika ada yang meminta dengan cara menggunakan mekanisme peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008.

Selanjutnya, mengkaji dari pernyataan yang disampai oleh pihak termohon dihadapan pimpinan sidang dan anggotanya serta dihadapan pemohon yang enggan memberikan Salinan Dokumen Izin Usaha Perkebunan beserta peta dan lampirannya, pernyataan tersebut ialah:

Pemohon akan mendapatkan informasi yang dinginkan oleh pemohon dengan syarat pemohon diharuskan menghadap kepada pihak terkait yang dalam hal ini ialah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat” (disampaikan pada persidangan awal tertanggal 20 April 2017).

Pertanyaan yang tidak masuk dalam mekanisme peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008 ialah kenapa pernyataan seperti itu (akan mendapatkan informasi yang dinginkan oleh pemohon dengan syarat pemohon diharuskan menghadap kepada pihak terkait) masih saja  bahkan selalu ada pada setiap lembaga khususnya lembaga pemerintahan? Menurut penulis, Pernyataan yang disampaikan oleh termohon sebagaimana di atas hanyalah ungkapan semata yang hanya untuk menghindari dari  tidak diberikannya informasi yang dimohonkan oleh pemohon yang tidak mencerminkan pada undang-undang keterbukaan informasi nomor 14 tahun 2008 karena pada bagian ke-satu tentang hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik yang menyatakan bahwa:

Pasal 4 ayat 1, setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini” (undang-undang keterbukaan informasi nomor 14 tahun 2008).

Hakikatnya termohon sudah mengetahui bahkan mengakui bahwa ia telah menerima surat permohonan informasi dari pemohon tertanggal 07 Desember 2017 dan 14 Januari 2017. Dan pada surat permohonan informasi telah pemohon cantumkan pasal terkait bahwa SK IUP (peta dan lampirannya) merupakan informasi terbuka yakni di pasal Pasal 11 Ayat 1 (satu) huruf “b” yang menyatakan bahwa “Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat meliputi: (b) Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya. Sehingga jelas pada dasarnya Surat Keputusan (SK) merupakan keputusan Badan Publik yang termasuk dalam informasi publik yang wajib tersedia setiap saat”.

Artinya, dengan mencantumkan pasal keterbukaan informasi terkait SK IUP (peta dan lampirannya) penulis beranggapan bahwa Dinas yang dimaksud di atas secara nyata telah mengetahui bahwa informasi yang diminta oleh pemohon merupakan informasi yang terbuka setiap saat. Perlu untuk diketahui bahwa yang dimaksud informasi “tersedia setiap saat” pada pasal 11 ayat 1 huruf “b” menunjukkan bahwa, informasi tersebut harus diberikan kepada masyarakat apabila informasi tersebut diminta baik itu secara tertulis (mengirim surat permohonan informasi ke lembaga terkait) atau secara tidak tertulis (menghadap secara langsung) namun dalam hal ini lembaga terkait wajib mencatat dalam buku permintaan informasi. Hal tersebut disebutkan pada pasal 22 ayat 1 dan ayat 3 yang menyatakan bahwa:

“Pasal 22 ayat 1, Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis” dan “Pasal 22 ayat 3, Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis”.

Dan bahkan, lembaga terkait seharusnya (kewajiban) memberikan tanda bukti penerimaan informasi kepada pemohon baik informasi tersebut diminta secara tertulis ataupun secara tidak tertulis sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 dan 3 di atas. Hal ini di ungkapkan pada pasal 22 ayat 4 yang menyatakan bahwa:

“Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima”.

Selanjutnya mengacu pada pernyataan termohon, dalam hal ini seharusnya termohon setidak-tidaknya menaggapi/merespon surat yang diajujan oleh pemohon. Terkait apakah data yang diminta oleh pemohon tidak dapat diberikan atau data tersebut merupakan data yang dikecualikan dan sebagainya. Apalagi pemohon telah berusaha melakukan i’tikat baik terhadap pemohon dengan cara menghubungi termohon melalui tetepon tertanggal 4 Januari 2017, namun pada kenyataannnya tidak sedemikian malah berusaha untuk melakukan pembenaran di hadapan Majelis Komisioner. Bahkan hal ini jelas disebutkan pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008 pada  pasal 22 ayat 7 huruf “a, b, c dan d” yang menyatakan bahwa:

Pasal 7, Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan: Huruf “a”, informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak. Huruf “b”, Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta. Huruf “c”, penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Huruf “d”, dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.

Dengan beberapa fakta hukum yang telah penulis sampaikan, jelas bahwa termohon dalam hal ini ialah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat telah melanggar serta mengabaikan peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008 khususnya pada pasal pasal 11 ayat 1 huruf “b” serta pasal 22 ayat 7 huruf “a, b, c dan d”.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *