KID Kalbar sidangkan sengketa informasi publik antara Nurul Wahdah dengan Kantor BPN.

Pontianak, pbhk.org – Komisi Informasi Daerah (KID) Kalimantan Barat kembali bersidang kali ini kasus sengketa informasi publik antara Nurul Wahdah (permohon) dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai (Termohon). Sidang berlangsung diaula Dishub-Kominfo Provinsi Kalimantan Barat, pemohon diwakili kuasanya Fitriani, SH dan Esti Kristianti, SH keduanya adalah Advokat dari Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum (PBH) Kalimantan sedangkan termohon diwakili oleh Hamidi, S.Kom staff tata usaha BPN Provinsi Kalimantan Barat. Sidang sengketa informasi ini dipimpin langsung  oleh Catheria Pancer Ketua Komisionir sebagai (Hakim Ketua) dan Kawat Ariyanto serta  Amirullah (Hakim Anggota). Sengketa ini bermula dari permohonan pemohon berupa informasi/dokumen HGU PT. Darmex Agro dan Dokumen HGU PT. Pattiware sebagaimana surat permohonan informasi yang dikirm oleh pemohon ke kantor BPN tertanggal 15 februari 2016 namun pihak BPN selama 10 hari kerja tidak menanggapi suarat pemohon sehingga pemohon mengajukan surat keberatan tanggal 1 maret 2016 yang kemudian dibalas oleh termohon pada tanggal 18 maret 2016  yaitu isinya bahwa informasi yang diminta oleh pemohon merupakan informasi yang dikecualikan  sesuai dengan pasal 192 ataU 3 dan 4 permen agraria atau Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997. sidang pertama yang   mengagendakan  pemeriksaan awal yaitu kewenangan komisi informamsi atas sengketa informasi yang diajukan pemohon, legal standing pemohon dan termohon serta batas waktu penyelesaian informasi. dalam sidang yang dilaksanakan pada rabu tanggal 1 Juni 2016 tersebut terdapat kejanggalan dalam surat balasan yang dikirim oleh termohon melalui Kantor Pos atas surat  keberatan  dari permohon yaitu balasan surat keberatan tertulis THL 18 Maret 2016 namun cap stempel pos pada amplop surat yang dikirim kepada pemohon  tertulis tanggal 13 mei 2016 dan pemohon menerima surat tersebut tertanggal 14 Mei 2016. sehingga sengketa informasi ini dilanjutkan pada tahap pemeriksaan litigasi dan dinyatakan lanjut untuk diproses.

Sidang kedua dengan agenda pembuktian tertulis dari pemohon dan termohon akan dilanjutkan pada tanggal 14 Juni 2016. bahwa informasi yang dimohon oleh pemohon berupa dokumen HGU yang dimaksud merupakan informasi publik yang harus di share ke publik sesuai dengan pasal 7 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan berdasarkan yurisprudensi yaitu Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu nomor 31/III/kip- BKL.PSI/A/2015 yang mengabulkan seluruh permohonan WALHI Bengkulu atas dokumen HGU PTPN VII, HGU PT Agro Andalas dan HGU PT. SIL.