Pontianak, BCC – Pengaduan dugaan tidak pidana kehutanan yang dilakukan Ahmad Efendi selaku Ketua Koperasi Harapan Makmur di kawasan hutan lindung Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar), didiskusikan kembali pada Jumat (5/6/2015) siang.

Menurut Ivan Valentina Ageung dari Gerakan Bantuan Hukum Rakyat (GBHR) Kalimantan Barat, pengrusakan hutan lindung bukan hanya terjadi di Desa Tanjung Harapan. Masih banyak kasus-kasus perusakan hutan lindung di kabupaten lainnya.

“Setidaknya kasus perusakan hutan lindung di Desa Tanjung Harapan menjadi pelajaran kita bersama. Kedepannya, diharapkan pelaku pengrusak hutan bisa dipidana,” tegas Ivan.

Perusakan hutan lindung di Desa Tanjung Harapan bermula dari modus untuk menanam jagung. Namun dengan berjalanya waktu jangung hilang berganti kelapa sawit.

Kepala Desa Tanjung Harapan, Juheran, menceritakan awal mula perusakan kawasan hutan lindung di wilayahnya. Menurut dia, masyarakat di pesisir Padang Tikar tidak setuju dengan penanaman kelapa sawit.

“Berangkat dari pernyataan sikap masyarkat pesisir Padang Tikar yang secara kompak menolak perkebunan sawit di desa kami. Kepala desa dari beberapa desa meminta kepada saya selaku kepala desa Tantung Harapan agar sawit tersebut tidak ditaman,” kata Juheran.

Kata Juheran, Ahmad Efendi tetap saja menanam kelapa sawit dengan mendatangkan alat berat dan pekerja deri luar Padang Tikar. Melihat aksi Ahmad masyarakat merasa kesal. Sehingga pada tanggal 13 Okober 2014 sebagian masyarakat dari desa Tanjung Harapan, Ambarawa, Sui Jawi yang berjumlah sekiar 500 orang menuntut agar menghentikan  kegiatan penanaman sawit yang berakhir perusakan serta pencabutan bibit yang telah ditamam.

“Akibat dari pengrusakan kelapa sawit sedikitnya Sembilan orang warga kami yang dilaporkan. Kasus ini tengah ditangani oleh pihak Ditreskrimsus Polda Kalbar,” ungkap Juheran.

Kasubdit IV Tipiter Direktorat Krimsus Polda Kalbar AKBP Sunaryo, menyatakan, pengrusakan kawasan hutan  lindung yang dilakukan oleh oknum tertentu dan dilaporkan oleh warga setempat. “Maka kita akan mengeceknya di lapangan,” katanya.

“Misalnya di lokasi tersebut memang ada kerusakan lingkungan, kerusakan kawasan hutan, maka kita akan melakukan

prosedur yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dan kalau kita temukan ada tindak pidana, ya akan kita tindak lanjuti,” kata Sunaryo. (Fathul Birri)

Diposting : admin LPS AIR • Kamis, 07 Jun 2015 08:00
Copyright © LPSAIR 2015 – Borneoclimatechange

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *