Pontianak, BCC – Hari Kamis 16 Oktober 2014 tepat pukul 09.00 WIB pagi telah dibacakan putusan gugatan PTUN Syamsul Rusdi terkait kasus sengketa informasi antara Syamsul Rusdi melawan Distamben Ketapang. Putusan ini menyatakan bahwa gugatan Syamsul atas putusan KIP Nomor : 027/I/KIP-PS-A-M-A/2-14 dikabulkan PTUN Pontianak.
Putusan ini dikeluarkan setelah agenda penyerahan kesimpulan tertulis oleh para pihak di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak bulan lalu, 25 September 2014. Sidang tersebut merupakan rangkaian dari keberatan syamsul atas putusan KIP Nomor : 027/I/KIP-PS-A-M-A/2-14 yang mengatakan bahwa lampiran Peta dalam Dokumen AMDAL Perusahaan Tambang adalah bukan dokumen publik, dan tidak bisa dibuka kepada khalayak ramai, sebab berpotensi terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dan melanggar HAKI.
Sebenarnya konstitusi kita memberi jaminan bagi warga untuk mendapat hak memperoleh informasi yang diatur di Pasal 28 F UUD 1945. Aturan dasar hak sosial ini dituang lebih rigid dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)Dalam filosofi dasar yang ingin dibangun undang-undang ini adalah informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta bagian penting bagi ketahanan nasional.
Sebelum sampai ke PTUN, Syamsul pernah dua kali mengajukan permohonan informasi melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Ketapang. Surat diterima Distamben, namun tidak ada tanggapan atas dua buah surat tersebut.
Pada tanggal 25 Januari 2013 Syamsul mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat. Permohonan penyelesaian Konfik ke Komisi Informasi Pusat diterima oleh Komisi Informasi Pusat pada tanggal 30 Januari 2014 dan terdaftar dalam registrasi sengketa Nomor:027I/KIP-PS/2014.
Karena proses Mediasi yang ditempuh tidak mencapai kesepakatan, Syamsul bersama pengacaranya Fitriani, SH dibantu oleh Gerakan Bantuan Hukum Rakyat Kalimantan (GBHRK) menggugat ke PTUN Pontianak, tertanggal 4 Juni 2014.
Dikabulkannya gugatan ini setelah melalui 5 kali persidangan dengan agenda persidangan dimulai dari pemeriksaan, pengajuan alat bukti, penambahan alat bukti dan dokumen, sidang penyerahan kesimpulan, dan siding penyampaian kesimpulan PTUN.
Dalam sengeka ini Syamsul dibantu oleh Gerakan Bantuan Hukum Rakyat Kalimantan (GBHRK) sebuah lembaga yang didedikasikan untuk membantu dalam mendorong kasus-kasus yang berdimensi publik.
Ivan Valentina Ageung, SH. MH, Direktur Gerakan Bantuan Hukum Rakyat Kalimantan (GBHRK) akhirnya boleh menghela nafas lega, pasalnya kasus permohonan Syamsul ini telah dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak.
Dr Hermansyah Dosen dan Pakar Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak di tempat terpisah mengatakan bahwa, “Hakim memahami substansi dari gugatan pengguat. Hal ini menunjukan bahwa hak atas informasi dapat dipenuhi di ruang persidangan. Artinya secara legal, masyarakat terkena dampak berhak tahu atas dampak yang akan dan telah ditimbulakan oleh sebuah operasi usaha”. (Press Rilis/rdn*)
Copyright © LPSAIR 2015 – Borneoclimatechange

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *