Mempawah, pbhk.org – Sabtu yang lalu (23 Juli 2016) masyarakat desa di sekitar perkebunan sawit PT Sintang Raya melakukan aksi di perkebunan Sintang Raya tepatnya di desa olak olak kubu, aksi tersebut dilakukan masyarakat demi mendesak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No:36/G/2011/PTUN-Ptk, jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No:22/B/2013/PT.TUN.JKT jo Putusan Mahkamah Agung RI No:550/K/TUN/2013 jo Putusan Peninjuan Kembali Mahkamah Agung RI No:152/PK/TUN/2015 dimana putusan tersebut berisi tentang pencabutan HGU Milik PT Sintang Raya. Aksi ini berujung bentrok anatara masyarakat dengan pihak kepolisian yang melakukan pengahadangan, agar masyarakat tidak masuk lebih dalam ke wilayah perkebunan sawit Sintang Raya.

Rencana awal aksi yang dilakukan masyarakat adalah dengan melakukan aksi damai dan membangun tenda dilahan perkebunan milik masyarakat yang sebelumnya masuk dalam HGU PT. Sintang Raya yang di batalkan tersebut sehingga Sintang Raya dapat segera pergi dari lahan tersebut sesuai dengan yang di amanatkan dalam putusan TUN tersebut. Jumlah massa aksi dengan jumlah aparat kepolisian berimbang, dalam aksi ini pihak kepolisian menangkap 2 orang masyarakat yang saat itu berada di lokasi yaitu Iksan dan Katim.

Iksan adalah warga Bengkayang yang tergabung dalam Serikat Tani Binua Kanayan yang bekerja dan ikut pelatihan pertanian di desa olak olak kubu, Iksan ditangkap dengan tuduhan telah melakukan penganiayaan terhadap aparat, ia di kenakan dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa dan atau 212 KUHP tentang kekerasan terhadap pegawai negeri dalam melaksanakan tugasnya. Menurut penuturan Arafat, SH penasehat hukum/advokat PBHK yang merupakan kuasa Iksan, Iksan tidak ada niatan untuk memukul aparat hanya saja ketika itu ia pergi mencari teman temannya yang ikut dalam kumpulan masyarakat yang melakukan aksi, padahal sebelumnya Iksan sudah memperingatkan mereka jangan ikut campur urusan desa lain mereka itu hanya tamu dan tidak memiliki kepentingan pada aksi tersebut, namun naas ketika sedang mencari terjadi aksi dorong mendorong antara masyarakat dan pihak kepolisian dan Iksan juga ikut terdorong dan tanpa sengaja memukul salah satu aparat tersebut seketika itu juga Iksan di borgol oleh pihak kepolisian dan langsung diamankan ke tempat lain.

Dalam aksi bentrokan ini tidak ada yang mengalami luka parah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit baik dari pihak kepolisian maupun pihak masyarakat.

Jika dilihat unsur-unsur dalam pasal 351 KUHP dan pasal 212 KUHP yang di tuduhkan kepada 2 warga yang ditangkap pihak kepolisian mempawah maka penerapan pasal ini dinilai berlebihan, karena selain mereka tidak memiliki motif atau urusan dalam aksi tersebut, apa yang dilakukan 2 orang warga ini adalah termasuk ke dalam penganiayaan ringan bukan penganiayaan biasa seperti yang dimaksud dengan pasal 351 yang dituduhkan adanya, dimana penganiayaan ringan tersebut tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya, hal ini dibuktikan dengan tidak ada aparat yang mengalami luka berat sehingga ia tidak dapat melakukan pekerjaannya. Dapat kita lihat bahwa aparat tersebut masih dapat mengejar dan menagkap masyarakat bahkan dalam aksi bentrok tersebut banyak masyarakat yang mengalami memar akibat di tendang dan di cekik aparat. Sehingga tidak tepat untuk dikenakan pasal 351 KUHP.

Selain itu pada pasal 212 KUHP R. Sosilo menyatakan dalam bukunya berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya pasal demi pasal, yang dapat dihukum melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada pegawai negri dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan pasal 212 KUHP adalah harus memenuhi unsur :
– Melakukan perlawanan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dapat dilihat pada pasal 89 KUHP yang berbunyi “Yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”
– Perlawanan itu dilakukan terhadap pegawai negri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah atau yang membantunya dalam tugas itu.
– Orang yang melakukan perlawanan itu harus mengetahui bahwa ia melawan kepada pegawai negri (biasanya dapat dikenali dengan seragam yang di gunakan).

Sehingga jika dilihat dari tindakan pihak kepolisian mempawah yang telah berlebihan dalam menerapkan pasal pidana pada warga yang di tangkap tersebut, diduga pihak kepolisian mempunyai motif/ tujuan lain yang ingin melemahkan masyarakat dalam membela haknya.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *