Pontianak, pbhk.org – Sengketa Informasi Publik kembali disidangkan di Komisi Informasi Daerah Kalimantan Barat. Arafat mengajukan permohonan informasi kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III Pontianak selaku termohon. Sengketa KIP ini bermua adanya permohonan informasi ke BPKH pada tanggal 12 Februari 2016 namun Tidak mendapatkan tanggapan/respon dari termohon, kemudian pemohon mengajukan surat keberatan atas tidak ditanggapinya surat permohonan dikirim ┬ápada tanggal 1 Maret 2016 .namun tidak digubris juga oleh lembaga negara yang satu ini. akhirnya pada tanggal 12 April 2016 pemohon menagujan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Kalimantan Barat atas tidak diresponnya surat permohonan informasi dan keberatan yang dikirim oleh pemohon.

Komisi Informasi Daerah Kalimantan Barat kemudian menjadwalkan sidang sengketa penyelesain informasi publik ini pada tanggal (8/6/2016) di Aula Dishub-Kominfo Provinsi Kalimantan Barat. Pemohon saudara Arafat yang hadir dipersidangan didampingi oleh kuasa hukumnya Fitriani, SH dan Esti Kristianti, SH keduanya adalah advokat/pengacara dari Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan, Sementara dari pihak termohon diwakili oleh kuasa hukumnya Donni Prabowo, S.Hut., MT dan Abdul Jawad yang menerima kuasa langsung dari kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III Pontianak.

Berdasarkan keterangan di persidangan diketahui bahwa pemohon informasi meminta informasi kepada termohon berupa dokumen izin pinjam pakai pakai kawasan hutan milik PT. Patiwarre dan PT. Darmex Agro sebagai bahan kajian penelitian dalam rangka bedah kasus pelanggaran izin pada sektor perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat.

Sidang komisi informasi ini dipimpin oleh, Sy. Muhammad Herry, M. Hum sebagai ketua majelis hakim, Abang Amirullah dan Rospita Vici Paulyn, ST, masing-masing sebagai anggota. Pada sidang ajudikasi ini ini ditemukan fakta-fakta bahwa informasi yang dimohon oleh pemohon terkait kelengkapan dokumen PT. Pattiware adalah izin pelepasan kawasan hutan bukan izin pinjam pakai kawasan hutan, sementara untuk izin milik PT. Darmex Agro tidak ada izin pelepasan maupun izin pinjam pakai kawasan hutan.

Sidang penyelesaian sengketa informasi ini kemudian berlanjut pada tahap mediasi yang dipimpin oleh Hawad Sriyanto, SH sebagai mediator dan Chatarina Pancer Istiyani, S. S, M. Hum sebagai mediator pembantu. Mediasi yang dilakukan oleh termohon menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yakni termohon (BPKH) bersedia memenuhi permintaan pemohon untuk memberikan data-data yang dimiliki oleh termohon kepada pemohon berupa izin pelepasan kawasan hutan milik PT. Pattiware dan surat keterangan bahwa terkait data izin pinjam pakai atau pelepasan kawasan hutan milik PT. Darmex Agro tidak ada yang akan segera diberikan selambat-lambatnya akhir Juni 2016.

aaaaaaaaaa

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *