Masyarakat desa tanjung Harapan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Kembali di panggil Oleh Polisi Daerah (Polda) Kalimantan Barat di Pontianak, 5 Mei 2015. Pemanggilan tersebut bertujuan untuk melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana pengrusakan lahan sawit di Desa Tanjung Harapan.

Juheran, Kepala Desa Tanjung Harapan mengatakan bahwa masyarakatnya sudah empat kali menghadap ke Polda dengan agenda wawancara dan komfirmasi, “Ada sembilan warga saya yang datang” Katanya

Juheran juga merasa keberatan dengan pemanggilan ini, sebab menurut juheran, Jarak antara padang tikar dengan pontianak tidak dekat, untuk kepontianak tentu butuh biaya yang tidak sedikit, selain itu, jumlah hari yang mengorbankan hari kerja masyarakat juga menjadi alasan keberatan juheran.

Juheran juga berharap para penegak hukum bisa bijak dalam memutuskan kasus ini “Jangan berlarut larut, karena bagaimanapun masyarakat tetap dirugikan dengan adanya pemanggilan seperti ini” Harap Juheran.

Penggusuran Hutan Lindung

Kisahnya bermula ketika Ahmad Effendi, seorang warga Kota Pontianak, menggagas berdirinya koperasi produsen di Desa Tanjung Harapan. Niatnya ingin membantu mendongkrak perekonomian masyarakat melalui sebuah lembaga yang diberi nama Koperasi Harapan Makmur. Warga pun dikumpulkan guna dimintai persetujuan.

Maka, pada 31 Mei 2014, warga Desa Tanjung Harapan menggelar musyawarah guna menyikapi rencana kerja Koperasi Harapan Makmur. Hasil rembuk disepakati, koperasi produsen yang diketuai Ahmad Effendi ini tidak diperbolehkan menanam kelapa sawit sebelum ada izin dari pemerintah kabupaten.

Pertemuan lanjutan dihelat pada 2 Juni 2014. Kali ini melibatkan unsur Muspika Batu Ampar, Muspida Kubu Raya, dan sembilan kepala desa se-Kecamatan Batu Ampar. “Hasil pertemuan tetap sama seperti sebelumnya. Warga menolak penanaman sawit. Kami sudah surati Bupati Kubu Raya pada 11 Agustus 2014,” kata Juheran, Kepala Desa Tanjung Harapan, dalam sebuah kunjungan ke Pontianak, Rabu (12/11/2014).

Sayangnya, pihak koperasi ngotot menyiapkan bibit kelapa sawit untuk ditanam oleh anggotanya. Masing-masing anggota koperasi telah menyiapkan dua hektar lahan dengan perkiraan kebutuhan bibit sawit sebanyak 140 batang per hektar. Total lahan yang tergarap sudah mencapai sembilan hektar, termasuk kawasan hutan lindung. Satu unit alat berat, diduga milik Ahmad Effendi turut beroperasi melakukan pembersihan lahan.

Sadar pihak koperasi tak mengindahkan kesepakatan warga, maka pemerintah desa menggelar rapat staf pada 28 September 2014. Mereka membahas kegiatan penanaman sawit ilegal oleh warga yang difasilitasi pihak koperasi.

Langkah lanjutan, Pemerintah Desa Tanjung Harapan melayangkan surat teguran kepada pengurus Koperasi Harapan Makmur pada 29 September 2014. “Kita sudah menegur pihak koperasi agar menghentikan aktivitasnya. Tapi teguran ini tak diindahkan,” jelas Juheran.

Akhirnya, pihak desa kembali melayangkan surat ke Bupati Kubu Raya pada 20 Oktober 2014. Poin penting surat itu menjelaskan bahwa penanaman sudah dilakukan oleh pihak koperasi di atas areal seluas 10 hektar, termasuk kawasan lindung, dengan mendatangkan pekerja dari luar desa. Situasi pun kian memanas lantaran tanggapan dari Bupati Rusman Ali, tak kunjung datang.

Pupus sudah kesabaran warga. Maka, pada 13 Oktober 2014, sekitar 500-an warga di tiga desa, masing-masing Tanjung Harapan, Ambarawa, dan Sungai Jawi turun ke lokasi. Mereka menghentikan paksa aktivitas penanaman. Tak hanya itu, warga juga merusak sembilan hektar areal yang sudah ditanami sawit di kawasan hutan lindung.

“Sangat wajar kalau warga desa marah. Anggota koperasi tidak direstui menanam sawit. Apalagi di kawasan hutan lindung yang harusnya dijaga demi kelestarian lingkungan. Karena, di sana kan daerah resapan air. Secara ekologi, patut untuk kita pertahankan. Toh, itu juga digarap,” Tutup Juheran Juheran.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *