Pontianak, pbhk.org – Kasus ketidakadilan terhadap Pahlawan Visa Indonesia masih saja sering terjadi, bahkan tidak jarang diantaranya harus pulang tanpa nyawa menemui keluarganya. Baru-baru ini seorang TKI yang berasal dari NTT mengalami ketidakadilan, dimana gajinya selama 7 bulan tidak dibayarkan.

Kamis, 17 November 2016, Nikolas Feka mendatangi kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan (PBHK)  meminta solusi dan bantuan untuk mendapatkan keadilan atas dirinya. Nikolas Feka sudah 5 tahun menjadi TKI di Malaysia sebagai pemasang instalasi listrik. Pada awalnya semua berjalan lancar, dan gaji dibayarkan sesuai kontrak yang disepakati. Namun, pada proyek terakhir yang dikerjakannya, hak dari Nikolas tidak di bayarkan oleh perusahaan HT Enterprise dimana ia bekerja, bahkan pihak perusahaan terkesan dengan sengaja tidak ingin membayarkannya.

Nikolas Feka pertama kali datang ke Malaysia pada tahun 2011, atas ajakan seorang teman bernama Joni dengan alasan tempat kerjanya sedang membutuhkan karyawan, dan kemudian Nikolas Feka dikontrak selama 2 tahun oleh perusahaan Mega Electrical yang berada di Sarawak, Malaysia, dan sempat mendapatkan cuti selama satu bulan, kemudian kontraknya diperpanjang lagi selama 2 tahun oleh pihak Mega Electrical. Selama bekerja di Mega Electrical semua berjalan lancar dan gaji dibayarkan sebagaimana mestinya. Meskipun, Nikolas Feka tidak masuk melalui jalur Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan sesuai prosedur yang berlaku.

Pada tanggal 21 Oktober 2015, kontraknya dengan perusahaan Mega Electrical sudah selesai, kemudian beliau mendapatkan tawaran untuk melanjutkan sebuah proyek di Jalan Rumah Encaran Kampung Melayu, Ulu Kota, dari perusahaan HT Enterprise atas permintaan Direkturnya yang bernama Awi melalui Jowseco seorang pengawas proyek dari kerajaan Malaysia.

Nikolas menyepakati kerjasama tersebut atas dasar kepercayaan (tanpa adanya surat perjanjian kerja), kesepakatan kerjasama ini dilakukan oleh Awi selaku direktur di HT Enterprise dengan Nikolas Feka dan disaksikan oleh Jowseco, seorang pengawas proyek dari kerajaan, atas dasar inilah Nikolas tidak menyangka sedikitpun jika pada akhirnya akan khianati oleh pihak perusahaan HT Enterprise. Proyek dikerjakan dengan baik dan selesai sesuai waktu yang telah disepakati, namun ketika Nikolas hendak meminta gaji atas kerja kerasnya selama 7 bulan, pihak perusahaan menolak untuk membayarnya dan malah memarahi Nikolas “Apa hal kamu kesini nanti kamu ditangkap police, sebab kamu tidak ada permit”ungkap pihak perusahaan.

Kemudian Nikolas mengadukan masalah ini ke Kedutaan Indonesia di Malaysia, namun sayang bukan pertolongan yang didapatkan, bahkan pihak Kedutaan memintanya untuk segera pulang ke Indonesia dan secara terang-terangan berkata bahwa ini merupakan masalah yang sepele dan tidak perlu dibesar-besarkan.

Sikap acuh tak acuh pihak Kedutaan Indonesia ini bukan hanya dari ucapannya saja, namun sudah di implementasi kedalam tindakannya yang terkesan ogah-ogahan untuk mengusut tuntas kasus ini dan sengaja mengulur waktu dalam penyelesaiannya.

Hingga berita ini diturunkan belum ada kejelasan dari pihak Kedutaan Indonesia di Malaysia kapan permasalahan ini akan selesai.

Pihak PBHK yang diminta untuk mendampingi kasus ini merasa terpanggil untuk ikut andil dalam penyelesaiannya, meskipun kasus ini adalah jenis kasus baru yang ditangani oleh pihak PBHK.

Selain itu, pihak PBHK juga belum dapat memproses kasus ini dikarenakan minimnya bukti untuk menindaklanjuti, namun “kami akan terus berupaya memberikan solusi yang terbaik dengan melibatkan jaringan dan mitra” Ungkap pihak PBHK.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *