Pontianak, pbhk.org – Konflik di bidang tata kelola hutan dan lahan bukanlah hal yang baru, selama manusia terus tumbuh dan membutuhkan lahan untuk hidup, konflik yang terjadi akan terus berkembang apabila manusia tidak dapat mengontrol penggunaan hutan dan lahan dengan baik. Peran pemerintah sangat berpengaruh dalam hal tata kelola hutan dan lahan, bagaimana pemerintah menetapkan status-status lahan tersebut, bagaimana pengelolaanya, dan bagaimana dampak terhadap masyarakat dan lingkungan apabila keputusan di bidang tata kelola hutan dan lahan tersebut telah di tetapkan. Peran masyarakat sebagai salah satu penerima dampak/manfaat dari suatu kebijakan sangat lah penting terutama dalam hal pengawasan.

Melihat hal tersebut PBHK berinisiatif untuk mengajak masyarakat luas terutama para akademisi dan praktisi hukum untuk lebih kritis dalam menyikapi kebijakan kebijakan pemerintah terutama kebijakan yang sangat rentan untuk memicu konflik. Pada 1 Oktober 2016, PBHK dan Fakultas Hukum UNTAN mengadakan FGD yang bertemakan “Penegakkan Hukum Sumber Daya Alam dan Agraria di Kalimantan Barat”, contoh kasus yang di gali pada FGD ini adalah kasus yang terjadi antara masyarakat Kubu dengan PT Sintang Raya, hal ini terkait pelaksanaan putusan Peradilan TUN yang dimana amar putusannya menyatakan untuk membatalkan sertifikat HGU dan memerintahkan BPN untuk mencabut sertifikat Hak Guna Usaha No.04/2009 Desa Sungai Selamat, Desa Mangkalang,  Desa Seruat II,  Desa  Dabong , Desa Ambawang,  Kecamatan Kubu dan Telok Pakedai Kabupaten Kubu Raya, seluas 11,129,9 ha atas nama PT Sintang Raya, dan menerbitkan kembali sebagai penggantinya setelah mengeluarkan tanah hak milik penggugat 1 sampai dengan 5 (seluas 5ha) dari Keputusan TUN obyek sengketa. Ada berbagai penafsiran dalam pelaksanaan putusan ini, ada yang berpendapat bahwa HGU milik PT Sintang Raya tidak sepenuhnya batal, pembatalan tersebut hanya terjadi terhadap lahan lahan milik penggugat, pendapat lainnya yang dimana ini juga dipahami sama oleh narasumber pada FGD ini yaitu Hamdani, S.H, M.Hum (dosen FH UNTAN) dan H.Khairul Sony, SH, MH (advokat dan dosen FH UNTAN) yaitu sangat jelas dikatakan bahwa HGU PT Sintang Raya tersebut telah batal dan harus di cabut sepenuhnya, mengenai penerbitan kembali sertifikat HGU haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur penerbitan HGU pada umumnya yaitu dengan mengajukan permohonana dan memenuhi persyaratan persyaratan yang telah di tentukan.

Dalam FGD ini juga di bahas bahwa dengan di cabutnya HGU bukan berarti petrusahaan tidak boleh melakukan segala aktifitasnya di lahan tersebut, dikarenakan PT Sintang Raya masih memiliki IUP yang merupakan dasar bagi perusahaan untuk melaksanakan aktifitasnya. Seharusnya saat melakukan gugatan, gugatan itu tidak hanya menuntut di batalkannya HGU tetapi juga IUP, karena IUP lah yang menjadi dasar perusahaan dalam melakukan aktifitasnya. Apabila IUP telah di batalkan masyarakat dapat kembali mengelola lahannya. Menurut pendapat H.Khairul Sony, SH, MH saat ini upaya terbaik yang dapat dilakukan masyarakat adalah dengan menuntut ganti rugi kepada perusahaan dan BPN dimana dengan dikeluarkannya izin Izin tersebut menghalangi masyarakat untuk dapat mengelola lahannya yang kini telah termasuk ke dalam izin PT Sintang Raya, masyarakat kehilangan mata pencarian untuk hidup dan kerugian kerugian lainnya yang timbul akibat di terbitkannya izn tersebut.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *