Bengkayang, pbhk.org – Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan (PBHK) bersama Imparsial Mediator Network (IMN) melakukan investigasi lapangan melalui skema kolaborasi dalam rangka fasilitasi penyelesaian konflik melalui dialog dan mediasi antara masyarakat Rukmajaya dengan PT Pattiware di Kabupaten Bengkayang. Rabu, 17/1/2017)

PBHK diwakili oleh Khairuddin Zacky SH.I Esti Kristianti SH Abdul Muhid SH dan IMN diwakili oleh Rian Hidayat, S.TP

Rombongan PBHK dan IMN tiba di lokasi pada pukul 11. 45 WIB dan disambut oleh masyarakat Rukmajaya. Masyarakat berharap PBHK dan IMN bisa menyelesaikan konflik yang terjadi selama ini.

Menurut keterangan masyarakat Rukmajaya, posisi kasus yang terjadi adalah bahwa masyarakat Rukmajaya memiliki lahan seluas 2000 ha yang akan di urus sertifikatnya oleh Kepala desa Alhadi melalui program Perona. Kemudian setelah dibuatkan sertifikat, Alhadi tanpa sepengetahuan masyarakat memberikan sertifikat tersebut ke pihak PT Pattiware untuk dikerjasamakan dengan mekanisme Pola Kemitraan. Inilah yang kemudian menjadi pokok persoalannya.

Oleh sebab itu masyarakat Rukmajaya menuntut kepada PT Pattiware dengan dua tuntutan. Pertama, agar PT. Pattiware mengembalikan 300 ha dari 150 KK kepada masyarakat dari 2000 ha yang dikerjasamakan untuk dijadikan plasma pola kemitraan. Kedua, masyarakat mendesak agar Mantan Kepala desa (Alhadi), Ketua Koprasi (Abdul Qafur) dan pihak PT Pattiware menyerahkan sertifikat asli kepada masyarakat terutama yang 300 Ha/150 persil dari 150 KK yang sampai hari ini belum mendapatkan kejelasan dan kepastian terhadap plasma dan sertifikat yang mereka miliki.

Setelah mendengarkan kronologis kasus dan tuntutan masyarakat, PBHK dan IMN bersama beberapa perwakilan masyarakat mendatangi kantor Koperasi Mandiri Jaya untuk meminta klarifikasi dan informasi.

Berdasarkan keterangan Humas dan Bendahara Koperasi Mandiri Jaya, PT Pattiware menjanjikan 2.000 ha pembangunan kebun Plasma kepada masyarakat Rukmajaya. Dan dari total 2.000 ha yang dijanjikan, PT Pattiware sampai saat ini sudah merealisasikan 1.010 ha sehingga masih tersisa 990 ha yang belum terealisasi ini yang oleh pihak koperasi didesak untuk segera di realisasikan.

Ada perbedaan antara keterangan masyarakat Rukmajaya dengan Koperasi Mandiri Jaya. Masyarakat mengatakan berdasarkan data dinas perkebunan Kabupaten Bengkayang pada waktu pertemuan para pihak di Aula Bupati Bengkayang bahwa PT Pattiware sudah merealisasikan 1.145 Ha. Namun berdasarkan data Koperasi Mandiri Jaya PT Pattiware sudah merealisasikan seluas 1.010 Ha dengan penanaman dari tahun 2011-2016.

Setelah itu Rombongan PBHK dan IMN mendatangi kantor PT Pattiware guna mendapatkan informasi valid tentang konflik ini. Namun rombongan PBHK dan IMN hanya ditemui oleh staf perusahaan karena Pimpinan Kantor PT Pattiware sedang tidak berada di kantor dan mereka menyarankan agar rombongan PBHK dan IMN menemui Direktur PT Pattiware di kantor Regional Office (RO) di Jl. A Yani 1 pontianak.

Khairuddin Zacky SH.I selaku Deputi Direktur PBHK sekaligus Kuasa Hukum masyarakat Rukmajaya meminta kepastian hukum dan hak-hak atas tanah yang di tanami sawit oleh perusahaan, sebab menurut masyarakat tidak pernah ada kerjasama dengan pihak PT Pattiware sebelumnya.

Mediator IMN, Rian Hidayat S.TP mengatakan bahwa harus ada ruang komunikasi dan dialog terkait persoalan ini sehingga dapat dicari solusi terbaik bagi para pihak karena jika dibiarkan berlarut-larut maka berpotensi terjadinya konflik yang merugikan para pihak itu sendiri.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *