Pontianak, pbhk.org – Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan (PBHK) bersama dengan Lembaga Kajian dan Konsultasi Bantuan Hukum (LKKBH) Universitas Panca Bakti Pontianak menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka membangun kesepahaman terkait penanganan kasus di sektor Tata Kelola Hutan dan Lahan, selain itu FGD ini juga bertujuan untuk membangun kerja sama antar lembaga bantuan hukum dalam memberikan pendampingan hukum kasus TKHL. FGD ini diselenggarakan pada hari selasa 21 juni 2016 di ruang sidang peradilan semu Fakultas Hukum Universitas Panca Bakti dengan tema “Penegakkan Hukum Atas kejahatan Sumber Daya Alam di Kalimantan Barat”, dan yang menjadi narasumber dari PBHK adalah Khiruddin Zacky, S.H.I selaku Deputi Direktur PBH Kalimantan dan Narasumber dari Universitas Panca Bakti adalah Dr.Purwanto SH.,MH (Dosen UPB mantan Komnas HAM Kalbar yang sekarang konsen dalam melakukan advokasi Hukum Lingkungan dengan mendorong Perda-perda pencegahan kebakaran hutan dan bantuan hukum). Peserta FGD ini merupakan anggota dari PBHK, anggota dan paralegal LKKBH Universitas Panca Bakti, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Panca Bakti, BEM Fakultas Hukum UPB, BEM Fakultas Hukum Untan dan BEM Fakultas Syariah IAIN Pontianak serta beberapa perwakilan komunitas mahasiswa dan kepemudaan yang konsen dalam melakukan kajian hukum dan advokasi masyarakat.
Di dalam FGD ini dibahas tingginya kasus kejahatan hutan dan lahan yang melibatkan perusahaan perkebunan BUMN, Swasta dan Asing yang berkonflik dan merampas hak-hak masyarakat yang terjadi di Kalimantan Barat dalam kurun waktu 5 tahun terahir ini. dan berapa banyak korban masyarakat yang telah dilanggar Hak azazinya dalam proses tersebut. Selain itu juga di bahas mengenai beberapa peraturan khusunya di bidang Agraria yang ternyata peraturan tersebut saling bertolak belakang dan tidak memihak kepada masyarakat. Oleh karena itu PBHK memandang sangat penting dan bukan hanya tugas PBHK semata dalam melakukan pencegahan dan pendampingan terhadap kasus ini namun ini merupakan tugas kita bersama untuk dapat membangun kesepahaman dan kerjasama dalam melakukan upaya pencegahan dan penegakkan hukum di sektor Tata Kelola Hutan dan Lahan agar hal hal seperti pelanggaran pelanggaran yang terjadi dapat dihindari.
Selain membangun kesepahaman FGD ini diakhiri dengan adanya nota kesepakatan antara pihak PBHK dengan pihak LKKBH Universitas Panca Bakti. Dalam nota kesepakatan tersebut memuat adanya kesiapan dan kesanggupan para advokat dan paralegal LKKBH UPB untuk membantu kinerja BPHK dalam melakukan pendampingan hukum kasus Tata Kelola Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat,
Kegiatan ini sangat disambut baik oleh civitas akademika Universitas Panca Bakti kegiatan ini dibuka langsung oleh pembatu dekan I bagian akademik dan ditutup oleh pembantu dekan III bagian kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Panca Bakti.

Foto Bersama antara pihak PBHK dengan pihak LKKBH Universitas Panca Bakti
Foto Bersama antara pihak PBHK dengan pihak LKKBH Universitas Panca Bakti

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *