Pontianak, pbhk.org – Dalam rangka membahas Rancangan Revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PERMEN LHK) No. 84 tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan (PBHK) bersama Impartial Mediator Network (IMN) yang merupakan Mitra Nasional The Asian Foundation mengadakan Focus Group Discussion (FGD) guna membahas rancangan tersebut pada Kamis (1/12) di Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan untuk reional Kalimantan Barat mitra SETAPAK II year 2. FGD tersebut dihadiri berbagai Organisasi Masyarakat Sipil yang ada di Kalimantan Barat, diantaranya SAMPAN KALIMANTAN, AGRA Kalimantan Barat, Link-AR Borneo, JARI Borneo Barat, Yayasan Titian Lestari, dll.

FGD yang dilaksanakan di Kantor PBHK tersebut secara umum bertujuan untuk membangun sinergitas dan konsolidasi bersama organisasi masyarakat sipil, untuk memperkuat kebijakan dan kelembagaan konflik di tingkat nasional dan daerah. Secara khusus FGD ini dilaksanakan bertujuan untuk:

  1. Input terkait rancangan revisi Permen LHK No.84 tahun 2015 ,
  2. Input tentang  kelembagaan nasional dan daerah yang penting untuk di intervensi dan
  3. Road Map dan Rencana Kerja Penanganan dan Penyelesaian konflik di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Dari FGD yang dilaksanakan tersebut terjadi diskusi panjang antar peserta terkait beberapa catatan dan masukan untuk Revisi Permen tersebut , diantaranya:

  1. Perlu perbaikan dibagian konsideran, terutama mengenai update peraturan perundang-undangan yang dijadikan konsideran
  2. Pengubahan istilah asesor independen
  3. Terdapat perubahan pada pasal 8,9,10 mengenai tugas asesor, persyaratan menjadi asesor dan wewenang pengangkatan asesor.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *