Gerakan Bantuan Hukum Rakyat (GBHR) Kalimantan, Minggu (22/6) malam diluncurkan bertempat di UPT IAIN Pontianak, Jalan WR. Supratman. Acara peluncuran forum bantuan hukum tersebut dilakukan setelah sebelumnya melakukan Musyawarah Anggota Pertama yang membahas statuta dan aturan organisasi yang berakhir pada waktu bersamaan. Peluncuran GBHR Kalimantan pada acara Konser Puisi Sengketa Bumi tersebut juga dirangkai dengan peluncuran website Relawan Pemantau Hutan Kalimantan (RPHK).

Sebelumnya, Musyawarah Anggota perdana GBHR Kalimantan juga telah memilih 7 orang anggota Majelis Perwakilan Anggota (MPA) diantaranya; Fajri NS, Anton P. Widjaya, M. Lutharif, Muda Mahendrawan, Syahri, Fitri dan Hermayani Putera.

Ivan Valentina Ageung, perwakilan yang juga anggota MPA menyampaikan latar belakang lahirnya GBHR Kalimantan melalui pembacaan orasi tertulis di hadapan hadirin yang hadir. Menurut Ivan, GBHR Kalimantan lahir sebagai usaha untuk mendorong tegaknya prinsip persamaan dan keadilan di hadapan hukum bagi segenap warga.

“Dalam usaha yang dilancarkan dewasa ini untuk mencapai kemakmuran, diharapkan agar segi keadilan juga mendapatkan tempatnya yang terhormat,” tegasnya.

Hal mendasar menurut Ivan, peranan gerakan bantuan hukum dan pelembagaannya memilki dua arti penting baik secara eksternal maupun internal. Secara eksternal gerakan bantuan hukum akan menjadi sarana untuk menampung, menekan, serta mengantisipasi permasalahan yang ditimbulkan oleh pembangunan dengan masifnya investasi berbasis hutan dan lahan dengan melakukan pendidikan dan pembelaan terhadap masyarakat.

“Sedangkan secara internal, gerakan bantuan hukum akan menjadi sarana untuk pendidikan dan kaderisasi terkait pengatahuan dan keterampilan hukum. Itulah kami, Gerakan Bantuan Hukum Rakyat Kalimantan. Mohon bantu kami untuk menjadi barisan terdepan dalam menegakkan keadilan dan persamaan hak masyarakat dimanapun mereka berada” tegasnya.

Adapun GBHR Kalimantan untuk pertama kali diinisiasi oleh sebelas organisasi masyarakat sipil yakni WALHI Kalimantan Barat, Sampan Kalimantan, Linkar Borneo, Environtment Law Clinic, Institut Indonesia Moeda, Pontianak Institut, LPS-AIR, Kontak Rakyat Borneo, Lembaga Bela Banua Talino, WWF dan Yayasan Titian. Sedangkan anggota individu sebanyak 10 masing-masing; Fajri NS, Anton P. Widjaya, Muda Mahendrawan, Hermansyah, Ivan Valentina Ageung, Fitri, Syahri, Sulistiono dan Esti.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *