Pontianak, pbhk.org – Ponidi salah satu warga Olak-Olak yang sebelumnya ditahan di Polres Mempawah atas dugaan tindak pidana pencurian tandan sawit di HGU PT. Sintang Raya (saat ini masih dalam status a quo) mengeluh kepada PBHK pada 5 Desember kemarin. Pasalnya Ia merasa berkeberatan dengan diharuskannya ia melakukan wajib lapor tanpa batas waktu yang jelas, padahal sebelumnya pihak Kepolisian menjanjikan padanya bahwa Ia hanya melakukan wajib lapor selama sebulan. Faktanya semenjak ia di bebaskan dengan surat pelepasan pada tanggal 23 September 2016 oleh Polres Mempawah, sudah hampir dua bulan lebih Ponidi masih dikenakan wajib lapor.

Pada dasarnya pelepasan Ponidi memang wajib dilakukan, pasalnya masa tahanannya di Kepolisian sudah habis dan berkas penyidikan atas nama Ponidi tidak dapat dilmpahkan ke Kejaksaan karena dinilai oleh pihak Kejaksaan masih belum cukup bukti. Seharusnya pihak kepolisian mengeluarkan SP3 terhadap kasus Pak Ponidi ini, karena apabila kondisi ketidakjelasan ini terus berlanjut maka akan sangat merugikan dan melanggar hak Pak Ponidi baik dari segi materil dan immateril. Statusnya terus di gantungkan oleh pihak Kepolisian, padahal pidana yang di dugakan kepadanya tidak cukup bukti sehingga tidak dapat dialakukan pelimpahan ke Kejaksaan untuk proses lebih lanjut hingga masa penahanannya habis. Pak Ponidi mengaku karena dengan di wajibkannya ia melakukan pelaporan dengan interval waktu 2 kali seminggu sangat memberatkan dirinya, selain merasa tidak tenang dan terus mendapatkan tekanan dari keluarga dan berbagai pihak lainnya, Ponidi juga harus menghabiskan banyak biaya untuk melakukan pelaporan dari kediamanya di Olak-Olak Kubu ke Polres Mempawah.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *