Pontianak, pbhk.org – Sidang pembacaan putusan Gugatan/Keberatan atas Putusan Komisi Informasi No.014/V/KALBAR-PS-M-A/2016 antara Bagian Pertanahan Setda Sintang sebagai penggugat/pemohon keberatan melawan Yayasan Titian Lestari sebagai tergugat/termohon keberatan yang dalam hal ini di wakili oleh Tim Kuasa Hukum dari Kantor Perkumpulan Batuan Hukum Kalimantan. Kasus yang teregistrasi Dalam Perkara Nomor  01/G/KI/2016/PTUN.PTK  di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak digelar Selasa (18/10).

Adapun gugatan/keberatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh penggugat/pemohon keberatan masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2011 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan.

Pada awalnya didalam gugatan/keberatan yang diajukan penggugat/pemohon keberatan tersebut, yang didudukkan sebagai pihak tergugat oleh penggugat/pemohon informasi adalah Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, dan Pihak Yayasan Titian Lestari sebagai Turut Tergugat. Akan tetapi karena menurut  Pasal 1 ayat 10 Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2011, menyatakan Pihak  adalah  pihak-pihak  yang  semula  bersengketa  di  Komisi  Informasi,  yaitu  Pemohon lnformasi  dengan  Badan  Publik  Negara  atau  Badan  Publik  selain  Badan  Publik  Negara, maka berdasarkan saran dari majelis hakim posisi Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat sebagai tergugat/termohon keberatan dikeluarkan dan digantikan oleh Yayasan Titian Lestari.

Adapun alasan pengajuan gugatan/keberatan tersebut karena menurut penggugat/pemohon keberatan informasi yang dimintakan oleh tergugat/termohon keberatan  berupa salinan dokumen izin lokasi milik 53 perusahaan perkebunan kelapa sawit di kabapuaten sintang adalah merupakan hak privasi milik perusahaan sehingga tidak bisa diberikan secara sembarangan dan harus seizin pemilik izin lokasi.

Pernyataan tersebut dibantah oleh salah satu Tim kuasa hukum tergugat/termohon keberatan, Fitriani, SH selaku juru bicara  dari Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan yang mengatakan bahwa Dokumen SK Bupati tentang izin lokasi (IL) dan Dokumen Rekapitulasi Izin Lokasi (IL) perkebunan kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Bupati Sintang merupakan dokumen publik dan tidak termasuk kedalam informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) Poin (b) UU KIP.

Menurutnya (Zacky-red). Zacky juga menjelaskan bahwa BAB IV UU KIP sangat jelas menyatakan bahwa Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan terbagi menjadi tiga katagori, yakni:

  1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagimana lebih jauh di uraikan pada pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4),(5) dan (6).
  2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta sebagaimana lebih jauh diuraikan pada pasal 10 ayat (1) dan (2).
  3. Informarsi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana lebih jauh diuraikan pada pasal 11 ayat (1), (2), dan (3)

Sementara Dokumen yang dimohon oleh Pemohon (Yayasan Titian Lestari) kepada Bagian Pertanahan Setda Sintang berdasrkan UU KIP diatas merupakan dan tergolong pada Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat sesuai dengan pasal 11 ayat (1) poin (b).

Bahwa dalam persidangan yang digelar pada hari ini dengan agenda pembacaan Putusan sudah dapat di perkirakan oleh TIM Kuasa Hukum dari Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan bahwa Ketua Majlis Hakim Yudi Rinaldi Surachman,SH dengan 2 Hakim Anggota lainya akan Memenangkan Perkara ini.

Isi amar putusan Memutuskan:

  1. Menolak permohonan Gugatan/Keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan Informasi yang dimohon Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraph{4.57} adalah informasi yang wajib sedia setiap saat.
  3. Memerintahkan Penggugat/pemohon Kebertan untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon dalam waktu 14 hari sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan membebakan biaya penyalinan atau fotokopi kepada pemohon.

005

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *