Pontianak, pbhk.org – Sidang Perdana Gugatan/Keberatan  atas Putusan Komisi Informasi No.014/V/KALBAR-PS-M-A/2016 antara Bagian Pertanahan Setda Sintang sebagai  penggugat/pemohon keberatan  melawan Yayasan Titian Lestari sebagai tergugat/termohon keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak digelar pada Selasa (04/10). Sidang pada hari ini digelar dengan agenda pembacaan gugatan dan jawaban serta pembuktian dari pihak penggugat/pemohon keberatan dengan tergugat/termohon keberatan.

Adapun gugatan/keberatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh penggugat/pemohon keberatan masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2011 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan.

Pada awalnya didalam gugatan/keberatan yang diajukan penggugat/pemohon keberatan tersebut, yang didudukkan sebagai pihak tergugat oleh penggugat/pemohon informasi adalah Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, dan Pihak Yayasan Titian Lestari sebagai Turut Tergugat.Akan tetapi karena menurut  Pasal 1 ayat 10 Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2011, menyatakan Pihak  adalah  pihak-pihak  yang  semula  bersengketa  di  Komisi  Informasi,  yaitu  Pemohon lnformasi  dengan  Badan  Publik  Negara  atau  Badan  Publik  selain  Badan  Publik  Negara, maka berdasarkan saran dari majelis hakim posisi Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat sebagai tergugat/termohon keberatan dikeluarkan dan digantikan oleh Yayasan Titian lestari.

Adapun yang menjadi alasan yang menjadi pengajuan gugatan/keberatan tersebut karena menurut penggugat/pemohon keberatan informasi yang dimintakan oleh tergugat/termohon keberatan  berupa salinan dokumen izin lokasi milik 53 perusahaan perkebunan di kabapuaten sintang adalah merupakan hak privasi milik perusahaan sehingga tidak bisa diberikan secara sembarangan dan harus seizin pemilik izin lokasi.

Pernyataan tersebut dibantah oleh salah satu tim kuasa hukum tergugat/termohon keberatan, Fitriani, SH dari Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan yang mengatakan bahwa pada intinya izin lokasi merupakan dokumen publik yang tidak termasuk kedalam informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU KIP.Menurutnya (Fitriani-red) izin lokasi bukan termasuk informasi yang dikecualikan karena merupakan suatu keputusan badan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU KIP.

Bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan oleh kedua belah pihak pun adalah bukti-bukti yang sama ketika diajukan pada sidang ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

Sidang akan dilanjutkan kembali pada tanggal 18 Oktober 2016 dengan agenda Pembacaan Putusan Akhir.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *