Pontianak, pbhk.org  Sidang sengketa informasi antara Nurul Wahdah melawan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Barat berlanjut kemarin 14 juni 2016 memasuki tahapan pembuktian tertulis  yang sebelumnya sidang ajudikasi pada tanggal 1 juni 2016. Pada tahapan ini pihak Pemohon (Nurul Wahdah) beserta kuasanya Esti Kristianti SH dan Fitriani SH dari Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Kalaimantan menyerahkan delapan bukti diantaranya: Surat permohonan informasi tertanggal 15 Februari 2016,tanda terima surat permohonan informasi tertanggal 15 Februari 2016, surat keberatan pemohon tertanggal 1 Maret 2016, tanda terima surat keberatan pemohon; tertanggal 2 Maret 2016, surat tanggapan BPN Kalimantan Barat atas surat keberatan pemohon tertanggal 18 Maret 2016, Amplop dengan KOP /Kepala Surat Badan Pertanahan Nasional Wilayah Kalimantan Barat yang di tujukan pada pemohon dengan nomor surat: 348/II-61/III/2016, Putusan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu No: 31/III/KIP-BKL.PSI/A/2015 dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur  No: 0008/REG-PSI/XI/2015 yang berisikan tentang dikabulkannya permohonanpemohon untuk mendapatkan dokumen HGU (jenis permohonan yang sama yang di ajukan Nurul Wahdah/pemohon kepada Kanwil BPN Kalbar).

Sedangkan dari pihak BPN Kalbar selaku termohon yang diwakilkan oleh M.Y.Hamidi tidak bisa memberikan bukti bukti tertulis seperti yang dijanjikan pada persidangan ajudikasi sebelumnya dengan alasan adanya perubahan jadwal sidang yang tiba tiba dimana awalnya sidang di jadwalkan pada pukul 12.30WIB namun dimajukan menjadi pukul 10.30WIB. Pihak BPN Kalbar hannya melakukan pembelaan melalui aturan aturan hukum salah satu di antaranya adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 6 tahun 2013 dimana pada pasal 12 ayat 4I menyatakan bahwa buku tanah, surat ukur dan warkahnya merupakan informasi yang dikecualikan, namun dalam peraturan mentri agraria nomor 3 tahun 1997 pada asal 187 nya menyatakan bahwa Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang ber-kepentingan secara visual atau secara tertulis, selain itu dalam UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik tepatnya pada pasal 11 ayat 1 point c menyebutkan seluruh kebijakan yang ada pada badan publik berikut dokumen pendukungnya termasuk informasi yang terbuka, hal ini jelas menunjukkan dimana adanya pertentangan antara UU no 14 tahun 2008, dan peraturan mentri no 3 tahun 1997 dengan peraturan kepala badan pertanahan no 6 tahun 2013 . Oleh karena itu terkait pasal pasal pada peraturan kepala badan pertanahan nasional no 6 tahun 2013 khusunya pada pasal 12 majelis KIP meminta kepada termohon untuk memberikan bukti dokumen hasil uji konsekwensi dari adanya pasal 12 tersebut, namun pihak termohon (BPN Kalbar) merasa ragu untuk dapat mengahdirkan bukti tersebut, pasalnya mereka hanyalah menjalankan kebijakan saja yang membuat adalah BPN pusat.

Di dalam sidang ini juga di bahas terkait ketersediaan informasi, BPN Kalbar hannya memilliki dokumen HGU milik PT Pattiware sedangkan milik PT Darmex Agro BPN masih belum menemukan data tersebut dalam arsipnya.

Sidang sengketa informasi ini masih akan berlanjut, dengan agenda pembuktian lanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *