Pontianak, pbhk.org – Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan selenggarakan training Bisnis dan HAM dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat sipil dan NGO dalam pengungkapan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kalimantan Barat pada tanggal 28-29/6/16 dengan melibatkan CSO mitra TAF dan Masyarakat Sipil sebagai Peserta dalam pelatihan ini (WALHI Kalbar, SAMPAN Kalimantan, JARI Borneo Barat, LINK-AR Borneo, PRCF Indonesia, Jasticia Club dan Perwikilan Mahasiswa) sedangkan untuk trainer PBHK menghadirkan ibu Nely Yustiana dari Komnas HAM perwakilan Kalbar dan Sentot Setya Novanto yang merupan aktivis HAM tahun 80an . Pada prinsipnya training ini difokuskan pada tiga pilar. Pertama: Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, Kedua: Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, Ketiga: Kebutuhan untuk memperluas akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui  mekanisme yudisial maupun non-yudisial.

Ibu Nely Yustiana Komnas HAM perwakilan Kalimantan Barat yang menjadi narasumber pertama menyajikan data-data yang mengejutkan peserta salahsatunya Kalimantan Barat masuk urutan ke 8 dalam pelanggaran HAM (1.DKI Jakarta 1307 kasus, 2. Sumatera Utara 546 kasus, 3.  Jawa Timur 492 kasus, 4.  Jawa Barat 442,  5. Sumatera Barat 332 kasus,  6. Sulawesi Selatan  210 kasus,  7. Jawa Tengah 188 kasus,  8. Kalimantan Barat 169 Kasus.). Instansi/lembaga yang paling sering melakukan pelanggaran adalah kepolisian, dan perusahaan (korporasi) yang paling banyak dilaporkan sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) di tanah air.

Pelanggaran tertinggi terjadi akibat sengketa lahan yang mencapai 399 kasus. Diikuti kasus sengketa ketenagakerjaan (276 kasus), perusakan lingkungan (72 kasus), kasus yang terkait dengan Tenaga Kerja Indonesia (48 kasus), penggusuran (15), sengketa rumah dinas (3) dan kasus-kasus lain (196) Tentang bisnis dan HAM. Pada Januari—November 2012, Komnas HAM menerima  pengaduan terkait perusahaan sebanyak 1.009 berkas dari 5.422 berkas yang masuk. Perusahaan adalah aktor kedua—setelah Polri (1.635 berkas)—yang paling banyak  diadukan sebagai pelaku pelanggar HAM. Dari pengaduan sebanyak ini, tiga isu  terbanyak yang diadukan terkait sengketa lahan (399 berkas), ketenagakerjaan (276 berkas), dan lingkungan (72 berkas). Angka-angka ini merefleksikan bahwa  perusahaan merupakan aktor nonnegara (di samping kelompok masyarakat) yang memiliki potensi besar menjadi aktor pelaku kejahatan HAM.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *