Pontianak, pbhk.org – Sidang sengketa informasi Yayasan Titian Lestari melawan Kepala Bagian Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang berlangsung 29 Juni 2016. Sidang sengketa informasi ini diselenggarakan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi dan surat keberatan yang yg diajukan oleh Pemohon (Yayasan Titian Lestari) tahap Badan pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang sebgai Termohon: informasi yang dimohon di antaranya, Rekapitulasi ijin lokasi perkebunan kelapa sawit (nama perusahaan, nomor dan tanggal SK, luas, dan lokasi) sampai Desember 2015. Copy Surat Keputusan (SK) Bupati Sintang tentang ijin lokasi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang beserta peta lampiranya.

Dalam proses persidangan penyelesain sengketa informasi antara Badan Pertanahan SETDA Kabupaten Sintang yang diwakilkan oleh Hermanus Roni,SH, dan Syukur Saleh sebagai penerima kuasa dari Witarso selaku Kepala Bagian Pertanahan SETDA Kabupaten Sintang yang juga ikut hadir sementara dari pihak Pemohon diwakili oleh Meidinna Fadli selaku Staf dari Yayasan Titian Lestari yang didamping oleh Esti Kristianti, SH kuasa hukum dari Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan.

Sidang sengketa informasi ini di sidangkan langsung oleh Catarina Oancer Istiyani sebgai majelis Hakim Ketua dan di bantu oleh Hakim pembantu Hawad Sriyanto dan Amirullah sidang ajudikasi ini kemudian dilanjukan dengan sidang Mediasi karena ada salah satu data yang di mohon dan dianggap sebagai data yang di kecualikan dengan hasil putusan sidang mediasi

  1. Untuk permohonan poin pertama yakni rekapikutasi izin lokasi perkebunan kelapa sawit (nama perusahaan, nomor, dan tanggal SK, luas dan lokasi) sampai dengan Desember 2015 dikabulkan dan informasi dapat langsung diberikan.
  2. Untuk permohonan kedua atas Copy SK Bupati sintang tentang izin lokasi perkebunan sawit beserta peta lampiranya tidak dapat dikabulkan karena bertentangan dengan Permendagri No. 80/2015 menyangkut ada hal-hal yang bersifat kepentingan orang atau badan hukum ada hal-hal yang tidak wajib diberikan karena pembatasan oleh Permendagri tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *